2020

Pemahaman para hakim terhadap hak-hak Masyarakat Adat tidak pernah sampai ke permasalahan substansi. Karena itu, para advokat yang membela kasus-kasus perampasan hak Masyarakat Adat harus menggunakan ruang-ruang sidang untuk mendidik para hakim agar mereka memahami dan membuat keputusan hukum yang adil bagi Masyarakat Adat. Demikian antara lain inti pernyataan yang terungkap dalam sarasehan bertema “Peran Advokat Muda Probono dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat” yang berlangsung secara daring, Sabtu,

aman.or.id – Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) menyelenggarakan Sarasehan Webinar terkait Peran Advokat Muda Probono dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat pada hari ini, Sabtu, 26 September 2020. Sarasehan webinar ini selain diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN yang akan dilaksanakan pada 17-19 November 2020 yang akan datang, juga diselenggarakan sekaligus merayakan 7 tahun pembentukkan Organisasi PPMAN. Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya

Selama 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria tidak dijalankan dengan konsekuen, bahkan diselewengkan, sehingga menimbulkan ketimpangan agraria yang luar biasa bagi penderitaan rakyat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Gurita kapitalisme yang memonopoli sumber agraria harus dihentikan. Demikian antara lain isi Manifesto Politik Agraria yang dibacakan secara daring oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Jumat malam, 25/9/2020.  Manifesto ini merupakan hasil “perasan” dari kegiatan Rembuk Nasional Gerakan Reforma Agraria yang diselenggarakan secara

aman.or.id – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengeluarkan Manifesto Politik Agraria pada Jumat/25 September 2020 sehari setelah peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2020. Pembacaan Manifesto Politik Agraria ini dilakukan secara daring dan dibacakan secara langsung oleh para Pimpinan Nasional dari anggota KNPA dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat, seperti Sekjen KPA, Sekjen AMAN, Direktur Eknas Walhi, Sekjen KASBI, serta Ketua Umum LMND DN. Para Pimpinan Nasional tersebut membacakan Manifesto Politik Agraria