Oktober 2020

Konflik Masyarakat Adat Pubabu Berlanjut, rumah-rumah pun dibakar

aman.or.id – Konflik wilayah adat yang dihadapi Masyarakat Adat Pubabu masih terus berlanjut hingga kini. Pada tanggal 16 Oktober 2020 kemarin, rombongan Kapolda NTT datang bertemu dengan Masyarakat Adat Pubabu di lokasi (tenda) Kediaman mereka yang digusur secara paksa oleh Pemerintah Daerah setempat. Tujuan kedatangan Kapolda NTT beserta rombongan untuk memberikan jaminan keamanan bagi Masyarakat Adat Pubabu, agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok Masyarakat yang berkepanjangan. Pertemuan tersebut dimulai

Dituding provokator, Ketua FP3T Masyarakat Adat Ndora Laporkan Camat Nangaroro ke Polisi

Dituding sebagai provokator saat pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Lambo di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Selasa, 22 September 2020 lalu, Siti Aisyah, Ketua Forum Penolakan Pengadaan dan PengukuranTanah (FP3T) Masyarakat Adat Ndora melaporkan camat Nangaroro, Gaspar Taka ke Polres Nagekeo. Siti Aisyah melaporkan kejadian tersebut pada Sabtu (10/10/2020) dengan didampingi kuasa hukumnya Daud P. Tambo, SH dan Nikolaus Bhuka, SH dari Persatuan Pembela Masyarakat Adat

RESOLUSI  MASYARAKAT ADAT NUSANTARA REGION SUMATERA

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA REGION SUMATERA Konsolidasi Region Sumatera Menuju RAKERNAS AMAN – VI 9-10 Oktober 2020   Tanggal 9 – 10 Oktober 2020 secara virtual kami melaksanakan Konsolidasi Masyarakat Adat Nusantara Regional Sumatera. Kegiatan ini dihadiri peserta dari unsur 14 Pengurus Daerah, 5 Pengurus Wilayah, Pengurus Besar AMAN serta Organisasi Sayap AMAN. Satu tahun lalu kita melangsungkan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita selama lima tahun

Resolusi Masyarakat Adat Region Kalimantan

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT REGION KALIMANTAN Konsolidasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Region Kalimantan Menuju RAKERNAS AMAN – VI 5-6 Oktober 2020 Pada tanggal 5 – 6 Oktober 2020 secara virtual kami melaksanakan Konsolidasi Masyarakat Adat Nusantara Regional Kalimantan. Kegiatan ini dihadiri peserta dari unsur 19 Pengurus Daerah, 5 Pengurus Wilayah, Pengurus Besar AMAN serta Organisasi Sayap AMAN. Satu tahun lalu kita melangsungkan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita

Siaran Pers : Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?

Jakarta, 9 Oktober 2020 -UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020. Regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan telah muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum

SIARAN PERS Untuk Disiarkan Segera Undang-undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat

Di tengah ketiadaan Undang-undang Masyarakat Adat, kondisi Masyarakat Adat saat ini seperti anak kecil yang baru lahir. Tanpa sehelaipun perlindungan dari serbuan investor yang menginvansi wilayah Adat. RUU Masyarakat Adat dan RUU Omnibus Law sebelum disahkan menjadi UU sama-sama masuk dalam program legislasi nasional tahun ini. RUU Masyarakat Adat sudah dua periode DPR RI dibahas, namun gagal sampai tahap pengesahan. Sedangkan RUU Omnibus Law dibuat dengan sangat cepat bahkan dinilai