September 2020

Merawat ingatan bangsa. Itulah yang terasakan ketika menyaksikan Panggung Budaya yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui jaringan virtual nasional pada Minggu, 13/9/2020, dari siang hingga sore. Merawat ingatan, bahwa bangsa ini dibangun keberagaman budaya dan Masyarakat Adat. Panggung Budaya ini diselenggarakan dalam rangka Memperingati 13 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). “Deklarasi PBB menjadi standar minimum

aman.or.id – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperingati 13 Tahun Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP (United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples). Peringatan UNDRIP yang jatuh pada tanggal 13 September kemarin dilaksanakan secara virtual dengan menampilkan panggung budaya dari beragam seni dan budaya Masyarakat Adat di Nusantara. Sebelum acara dimulai, pada pembukaan dilakukan ritual adat melalui cuplikan video Bagendang Mayo dari Sui Utik, Kalimantan

Pengesahan RUU Masyarakat Adat dengan cepat akan mencegah kejadian-kejadian yang mengganggu bangsa kita dedepan. Tanpa proteksi hukum terhadap Masyarakat Adat, perlawanan Masyarakat Adat akan semakin besar. Konflik seperti Laman Kinipan akan terjadi di banyak tempat dan kita akan sibuk mengurus konflik. Demikian inti pendapat Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) yang mewakili Region Sumatera ketika memberi menanggapi paparan para narasumber dari beberapa kementerian pada sesi pertama “Talkshow RUU

RUU Masyarakat Adat perlu disahkan secepatnya untuk menjamin keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat, serta menjembatani hubungan negara dengan masyarakat. Namun draft RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini perlu dicermati, karena belum menjawab persoalan-persoalan, bahkan berbahaya bagi keberadaan Masyarakat Adat. Contohnya pengaturan tentang evaluasi Masyarakat Adat. “Pengaturan evaluasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat. Masyarakat Adat punya asal-usul, sudah ada sebelum negara ini ada, tidak dibentuk

aman.or.id – Untuk kedua kalinya Masyarakat Adat Kinipan mendatangi kantor Komisioner Komnas HAM RI pada Jumat, 4 September 2020 siang. Kedatangan mereka diterima oleh 2 orang Komisioner Komnas HAM, yakni Sandrayati Moniaga dan Hairansyah. Maksud dari kedatangan tersebut adalah terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polda Kalimantan Tengah dan Pihak Perusahaan PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) kepada Effendi Buhing dan 4 warga Masyarakat Adat Kinipan lainnya. Effendi