2020

Siaran Pers - PW BPRPI Serdang
Berita

0

SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan” Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wilayah adat 257.455,21 Ha, dan yang telah dikelola oleh masyarakat adat sebesar 660,71 Ha dengan jumlah kampong sebanyak 24 Kampong diberbagai Kecamatan seperti Kec. Batang Kuis, Kec. Tanjung Morawa, Kec. STM Hilir, Kec. Patumbak, Kec.

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Gerai Nusantara dan Pasar Rakyat Virtual
Berita

0

Situasi pandemi menimbulkan berbagai kesulitan dalam bidang usaha. Gerai Nusantara yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk Masyarakat Adat di Nusantara mengalami hal yang sama, karena outlet dagang terpaksa tutup. Untuk mengatasi kebuntuan pemasaran itu, Gerai Nusantara menggelar Pasar Rakyat Virtual, Sabtu, 19/12/2020. Dalam Pasar Rakyat Virtual yang digelar secara daring itu, Gerai Nusantara menggelar aneka produk masyarakat adat di Nusantara, seperti tenunan dan aneka kerajinan dari berbagai komunitas adat yang

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Festival HAM 2020: Potret Buram, Tahun Paling Suram Bagi Masyarakat Adat
Berita

0

Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam  Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang menghilangkan hampir semua proteksi perlindungan hukum yang ada terhadap Masyarakat Adat. Demikian inti pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ketika membuka diskusi dalam webinar bertajuk “Potret Buram Relasi Negara

Share
Tweet
Pin
0 Shares
104 Kepala Desa Komitmen Membangun Desa Berbasis Wilayah Adat
Berita

0

Sebanyak 104 Kepala Desa dari 14 Kabupaten mengikuti kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas Pengurus AMAN serta Pemerintah Desa yang berada di Wilayah Adat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membangun pemahaman bersama antara Masyarakat Adat dan Pemerintah Desanya untuk mendorong agenda pembangunan berbasis Wilayah Adat, dengan memaksimalkan kewenangan berskala lokal berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, terutama dalam agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021. Kegiatan konsolidasi dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pelatihan Paralegal Terampil Pembela Masyarakat Adat
Berita

0

PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) melaksanakan pelatihan paralegal terampil secara daring dari dari 14 – 18 Desember 2020. Tujuan pelatihan ini untuk mencetak kader-kader paralegal yang siap melakukan penyadartahuan hukum kepada Masyarakat Adat diseluruh Indonesia. Menurut Ketua Umum PPMAN Nur Amalia, pelatihan paralegal terampil ini diawali pelatihan paralegal dasar yang diselenggarakan pada Oktober dan November 2020, Pelatihan paralegal dasar ini diikuti 138 kader yang terdiri dari perwakilan  Pengurus Wilayah

Share
Tweet
Pin
0 Shares
FPPWL Kecewa Atas Sikap Pemda Nagekeo
Berita

0

Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) kembali kecewa atas sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, NTT yang mengabaikan ancaman atas keberlangsungan kehidupan mereka. Sikap Pemda tersebut terungkap jelas dalam pertemuan antara warga dengan Bupati Nagekeo, dr. Yohanes Don Bosco Do, M. Kes di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo (Senin, 23/11/2020). Dalam pertemuan tersebut Bupati Don Bosco kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Berita

0

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas Undangan dari Presiden Jokowi melalui Protokoler Kepresidenan kepada Sekjen AMAN melalui WhatsApp (WA) pada hari Kamis, 19 November 2020. Namun demikian, hari ini (Senin, 23/11/2020) AMAN tidak dapat memenuhi Undangan tersebut dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: Dalam tata cara dan prosedur administrasi negara, seharusnya undangan disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) hari

Share
Tweet
Pin
0 Shares