2019 - Page 19 of 21 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pastikan Caleg AMAN Sebanyak Mungkin Lolos

jakob siringoringo 02/02/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Sepuluh tahún terakhir, Masyarakat Adat telah melalui perjalanan terjal dan “mengasyikkan”. Setidaknya, dekade terakhir, salah satu perjalanan mengasyikkan tersebut adalah adanya kemenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di kabupaten/kota. “Karena pelajaran dalam 10 tahun terakhir adalah DPRD, di situlah kemenangan kita sesungguhnya. Di situlah kebijakan Perda lahir. Jadi hanya satu penugasan untuk caleg AMAN di daerah, yaitu buat Perda. Pokoknya Perda,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekjen

Share

0 Shares

Berita

Sekjen AMAN Beri Mandat Caleg Utusan Masyarakat Adat

jakob siringoringo 02/02/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Jumat, 1 Februari 2019. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara membacakan Janji AMAN yang diikuti para Caleg DPR dan DPD RI secara serentak, tegas dan lantang. Itulah janji yang mengikat para calon utusan Masyarakat Adat dengan Masyarakat Adat, antara pengutus dengan yang diutus. Sekjen AMAN melepaskan para kandidat kembali ke “medan pertempuran (dapil masing-masing)”. Janji adalah sumpah yang merupakan simbol ikatan batin dan tanggung jawab. Setiap calon

Share81

81 Shares

Berita

Masyarakat Adat Murung Raya Menatap Pengakuan dan Perlindungan Hukum

jakob siringoringo 01/02/2019 0

Murung Raya, (1/2/2019), www.aman.or.id – Masyarakat Adat Murung Raya tengah menapak jalan menuju pengakuan dan perlindungan dari pemerintah kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah. Gat. F. Silam, S.H., Ketua DPRD Kab. Murung Raya mengatakan sudah menginisiasi Perda Masyarakat Adat Mura dan masuk dalam program legislasi daerah/prolegda. Menurutnya, Perda Masyarakat Adat Mura sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum sesuai Putusan MK No.35 tahun 2012. G.F. Silam pun berharap Ranperda Masyarakat Adat

Share

0 Shares

Berita

Pembangkangan Pemkab Inhu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat

jakob siringoringo 30/01/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Putusan MK 35/2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan negara tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Putusan final dan mengikat tersebut dibantah Sekda Kabupaten Inhu, Hendrizal saat menjamu audiensi Masyarakat Adat Talang Mamak di kantornya, Senin (28/1/2019). Hendrizal selaku Ketua Panitia Masyarakat Adat Kabupaten Indragiri Hulu merespons kedatangan Masyarakat Adat Talang Mamak di kantornya yang agenda pertemuannya bertujuan untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan serta kemajuan

Share78

78 Shares

Berita

Bicara Keberlanjutan NKRI, RUU Masyarakat Adat adalah Kunci!

jakob siringoringo 25/01/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat berisi isu-isu kunci. Isu-isu kunci yang dicakup tersebut yaitu HAM, agraria dan lingkungan hidup. Isu-isu kunci ini sangat melekat dan menjadi siklus aktivitas sehari-hari Masyarakat Adat. Rabu (23/1) siang selama tiga jam saya “memanjat” angkasa Jakarta. Saya berhenti di lantai 23 Grand Sahid Sudirman. Di sana saya bertemu teman-teman change.org, Yayasan Madani Berkelanjutan dan WikiDPR.org. Ketiga lembaga terakhir ini rupanya baru bersepakat

Share44

44 Shares

Berita

Semua Pasangan Calon Abaikan Masyarakat Adat Saat Debat Pilpres

jakob siringoringo 20/01/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Debat pertama Capres/Cawapres RI 2019-2024 telah diselenggarakan KPU RI pada 17 Januari lalu. Namun, debat ini menyisahkan banyak persoalan dalam sisi substansi maupun penyelenggaraannya. Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Minggu (20/1/2019) di D’Hotel, Jakarta. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pasangan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga

Share

0 Shares

Berita

Menapak PEMILU 2019, Menangkan Utusan Politik Masyarakat Adat

Eka Hindrati 11/01/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) telah memandatkan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat untuk memperluas partisipasi politiknya hingga ke pusat-pusat pembuat kebijakan negara. Dapat kita lihat pada hasil-hasil KMAN II tahun 2007, KMAN IV tahun 2012 dan KMAN V tahun 2017 yang memutuskan bahwa AMAN harus mendorong, memfasilitasi dan memenangkan kader-kadernya yang ingin memperjuangakan kedaulatan Masyarakat Adat, salah satunya melalui perjuangan politik elektoral. Masyarakat Adat menjadi target

Share55

55 Shares