2019

Riungan Gede Kasepuhan: Menagih Janji, Memperluas Partisipasi

“Kasepuhan hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, kita bahkan ikut mendirikan Republik ini” pungkas Mulyadi, utusan Kasepuhan Citorek Tengah. Mulyadi tampak geram. Perjuangan panjang menghadirkan negara ditengah Masyarakat Adat Kasepuhan cukup membuatnya jengah. Puluhan tahun mereka tak berdaulat atas wilayahnya. “Selama ini, masyarakat selalu was-was. Bahkan saat membawa hasil bumi harus sembunyi-sembunyi. Tak urung dimintai upeti oleh mantri hutan. Pernah pula dikriminalisasi oleh aparat” pungkasnya. Mulyadi adalah salah satu dari ribuan

Pemda Sumbawa Barat Kembali Serobot Wilayah Adat Komunitas Tanalong

Sumbawa, www.aman.or.id-Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi no 71 tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar. Lokasi Batu Nampar berada di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini sedang  ditanami jagung oleh warga karena termasuk di dalam wilayah kelola adat. Melansir pernyataan Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa

Sekjen AMAN : Fokus Menangkan Caleg AMAN

Toraja Utara, www.aman.or.id – Selasa, 26 Februari 2019. Rukka Sombolingi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkenalkan Muchtar Luthfi Mutty (Caleg DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan) dan Asmar (Calon DPD RI Dapil Sulawesi Selatan) sebagai utusan politik Masyarakat Adat kepada 32 perwakilan komunitas adat yang hadir dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah dan Perencanaan Strategis Pengurus Daerah AMAN Toraya. “Opu Luthfi adalah sosok yang getol selama ini memperjuangkan RUU Masyarakat

Negeri Tanpa Konflik Agraria

Kita bisa hidup tanpa PLTA, tapi tidak tidak bisa hidup tanpa air. “SELAMA 4,5 TAHUN, tidak ada konflik agraria.” Demikian kira-kira pernyataan Joko Widodo (Jokowi) saat meladeni Prabowo Subianto di debat kedua calon presiden. Minggu, 17 Februari 2019. Muhammad Arman tampak terkejut mendengar hal tersebut. Ia lalu tersenyum sinis. Bersama beberapa kawannya yang lain, Arman sedang menonton debat tersebut dari Rumah AMAN yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan. Ini adalah sekretariat

Menuju Senayan demi RUU Masyarakat Adat dan Merebut Kembali Tanah Ulayat

Hadirnya perusahaan perkebunan negara dengan HGU bagi Rakyat Penunggu dinilai lebih buruk penerapannya dibandingkan masa kolonialisme Belanda dan Jepang. “BAGINYA, SEKOLAH dan ilmu bukan hanya pendidikan formal tapi juga dari pengetahuan yang didapat dari teman-teman seperjuangannya,” ujar Arifin Saleh. Itu hal pertama yang paling membekas di ingatan Monang -sapaan akrab Arifin Saleh, saat ditanya tentang sosok ayahnya, almarhum Afnawi Noeh. Afnawi Noeh, laki-laki jangkung berbadan kurus. Ia lebih dikenal dengan sebutan “Abah”,

Ancaman Keselamatan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Jakarta (20/2), www.aman.or.id – Isu Masyarakat Adat khususnya yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak masuk dalam debat calon presiden putaran kedua, Ahad (17/2) lalu. Kedua pasangan sama sekali tidak menyinggung apalagi berdebat terkait persoalan krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil itu begitu nyata, mulai dari ekspansi pertambangan dan migas, perkebunan sawit dan tebu, hutan tanaman industri

Sistem Penjaminan Partisipatif sebagai Alternatif Sertifikasi bagi Petani Kopi

Jakarta, www.aman.or.id – Lima puluhan petani kopi yang berasal dari komunitas adat yang tersebar di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang hadir mengikuti Sosialisasi Sistem Penjaminan Partisipatif (Participatory Guarantee System – PGS) untuk Petani Kopi Kab. Toraja dan Enrekang di Pusat Pelatihan Balo’ Kada Mandatte di seberang Gunung Nona, Kabupaten Enrekang, Sulsel pada 12-14 Februari 2019. PGS atau sistem penjaminan mutu partisipatif merupakan salah satu alternatif sertifikasi untuk produk