2019

Pelatihan Fasilitator Pemetaan, Komisi III DPRD Bima Janji Inisiasi Perda tentang Masyarakat Adat
Berita

0

Bima, (22/12/2019), www.aman.or.id – AMAN Daerah Bima menggelar pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif Wilayah Adat di komunitas adat Donggo Ele, Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk mendidik para fasilitator yang punya potensi dibidang pemetaan untuk dipersiapkan ke depan membantu memetakan wilayah-wilayah adat komunitas anggota AMAN, khususnya di Bima. Dalam rangka pelatihan, AMAN Daerah Bima mengundang para pihak, salah satunya DPRD Kab. Bima. Kegiatan berdurasi tujuh hari (22-28

Share162
Tweet
Pin
162 Shares
Terpilih Aklamasi, Lalu Prima Kembali Nahkodai AMAN NTB
Berita

0

Lombok, www.aman.or.id – Lalu Prima Wira Putra kembali terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk periode 2019-2024. Ia kembali dimandatkan Masyarakat Adat se-NTB lewat Muswil III AMAN Wilayah NTB di Karang Bedil, Mataram, Sabtu malam (14/12/2019). PW AMAN NTB memiliki pekerjaan cukup berat yang harus direalisasikan dan melanjutkan kembali mandat organisasi untuk lima tahun ke depan. baca juga: Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat

Share105
Tweet
Pin
105 Shares
Muswil III Resmi Dibuka, AMAN Diyakini Mampu Kuatkan Kearifan Lokal NTB
Berita

1

Lombok, www.aman.or.id – Muswil III AMAN NTB resmi dibuka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat NTB, H. Muhamad Rum, selaku pejabat yang mewakili Gubernur NTB, Jumat, 13/12/2019. Menurutnya, AMAN merupakan salah satu organisasi yang cukup berperan penting dalam pembangunan di NTB terutama dalam kearifan lokal. “Kami yakin AMAN memberi peran dalam pembangunan NTB. Selama ini menurut gubernur, AMAN telah menunjukan eksistensinya dalam mempertahankan dan mendorong kearifan lokal dan khasanah

Share212
Tweet
Pin
212 Shares
Muswil III AMAN NTB: AMAN Tolak Perampasan Hak Masyarakat Adat, Bukan Anti Investasi
Berita

0

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah, Karang Bedil, Mataram, NTB selama tiga hari (13-15/12/2019). baca juga: Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu-isu Hak Masyarakat Adat Kegiatan tersebut diawali dengan Dialog Publik untuk mendorong Percepatan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di NTB. Menurut Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN,

Share149
Tweet
Pin
149 Shares
Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu Hak-hak Masyarakat Adat
Berita

2

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019). Acara ini akan mengangkat isu hak-hak Masyarakat Adat serta melakukan revitalisasi organisasi melalui pendidikan politik untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah NTB, Lalu Prima

Share126
Tweet
Pin
126 Shares
RILIS PERS: AMAN KOTA WARINGIN BARAT TUNTUT PEMBEBASAN PARA PELADANG
Berita

0

Senin (9/12/2019) hari ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kotawaringin Barat bersama Forum Solidaritas Bela Peladang Kabupaten Kotawaringin Barat turun ke jalan, berdemonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun. Mereka datang dengan menyuarakan tuntutan utama agar PN Pangkalan Bun, membebaskan Gusti Maulidin dan Sarwani, dari Komunitas Adat Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dari dakwaan pelaku kebakaran hutan dan lahan. Ratusan orang yang berasal dari Komunitas Adat

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Jelang 100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Pemerintah Penghambat Utama RUU Masyarakat Adat
Berita

0

Jakarta, www.aman.or.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat gagal disahkan karena ketidakseriusan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut selama dua periode terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan hingga kini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tidak pernah melihat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah untuk RUU tersebut. Padahal pada rapat kerja yang dilaksanakan antara Badan Legislatif (Baleg) DPR dan Pemerintah pada 19 Juli 2019 telah disepakati

Share17
Tweet
Pin
17 Shares