2018

Menanti UU Masyarakat Adat, Mengapresiasi Penghargaan Ormas

Jakarta (6/11), www.aman.or.id – AMAN mengapresiasi penghargaan ormas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, penghargaan paling bermakna dan dinantikan belasan juta Masyarakat Adat di Indonesia adalah Undang Undang Masyarakat Adat. Demikian pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi usai menerima penghargaan ormas kategori kebudayaan dari Kemendagri, hari ini di REDTOP Hotel & Convention Center, Jl. Pecenongan No. 72, Gambir, Jakarta Pusat. Rancangan UU Masyarakat Adat sampai saat ini belum disahkan. Kemajuan dalam

Verifikasi Data Penanganan Komunitas Terdampak Gempa

Palu (6/11), www.aman.or.id – Tim Tanggap Darurat (TD) memverifikasi data komunitas adat yang terkena gempa 7,4 SR selama tiga hari (4-6/11). Persebarannya mencakup daerah Donggala, Kulawi, Parigi Moutong dan Pandere. Tanggal 5 November merupakan hari turun langsung ke lapangan guna merangkum data-data sekaligus silaturahmi kepada korban-korban terkena gempa dan tsunami. Verifikasi data komunitas meliputi situasi terkini di komunitas, kebutuhan yang masih sangat mendesak, lembaga lain yang turut memberikan dukungan, jumlah

Membangun Sistem Tanggap Darurat Berkelanjutan (2)

Palu (3/11), www.aman.or.id – Suhu Palu panas. Rata-rata per hari mencapai 34 derajat Celcius. Saya bersama tim tanggap darurat AMAN seperti Annas Radin Syarif, Riky Aprizal, Farid Wajdi, Yoga Kiply dan Firman Nur Ikhwan yang tiba dua hari lalu dari Jakarta, dipaksa beradaptasi dengan cuaca di sini. Menurut Sisilia Makara Boka, Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Sulawesi periode 2015-2018, suhu meningkat terlebih pascatsunami. Panas suhu Palu mirip dengan Medan awalnya,

Membangun Sistem Tanggap Darurat Berkelanjutan

Palu (2/11), www.aman.or.id – Memastikan logistik dalam arti tidak kelaparan hingga adanya hunian sementara (huntara) menjadi fokus rencana tindak lanjut partisipasi Tim Tanggap Darurat AMAN dalam membantu dan melayani anggota-anggota AMAN terkena dampak gempa Palu – Donggala – Sigi. Demikian disampaikan Koordinator Tim Tanggap Darurat AMAN Annas Radin Syarif di Rumah AMAN Sulteng, Jl. Banteng no 17, Palu, hari ini. Penanganan bencana yang terjadi di Sulteng, katanya, harus terus menunjukkan

Ritual Patarias Debata di Tengah Ancaman bagi Keberlanjutannya

Sihaporas, www.aman.or.id –  Ratusan orang berjalan mengantri dari pemukiman berarak ke arah sungai. Batara Guru, pemusik tradisional Batak, memukul gendang bertalu-talu mengiringi rombongan. Tetua adat Sihaporas memimpin rombongan lengkap dengan pakaian adatnya: Ulos. Itulah hari puncak ritual Patarias Debata yang diselenggarakan Masyarakat Adat Sihaporas keturunan Ompung (selanjutnya: Ompu) Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas, Kec. Pematang Damanik, Kab. Simalungun, Sumut (24/10). Ritual Patarias Debata merupakan ritual tertinggi di antara ritual yang

PD AMAN INHU dan LBH Pekanbaru Selenggarakan Pelatihan Paralegal untuk Pemuda Adat Talang Mamak Riau

Riau, www.aman.or.id- Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan hukum Masyarakat Adat di Talang Mamak, PD AMAN Inhu bekerja sama dengan LBH Pekanbaru menyelenggarakan pelatihan kedua paralegal tingkat lanjut dengan tema, “Meningkatkan Daya Kritis Paralegal Masyarakat Adat Dalam Mendorong Percepatan Masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu,” pada tanggal 24-25 Oktober 2018,  diikuti oleh 10 komunitas adat, bertempat di Komunitas Batin Muka Muka, Kelurahan Pangkalan Kasai, Riau. Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso, yang memberikan

Empat Komunitas Adat Kepulauan Mentawai Datangi KLHK Perjuangkan Wilayah Adat

Jakarta, www.aman.or.id- Perwakilan empat kepala suku komunitas adat Kepulauan Mentawai Sumatera Barat yang terdiri dari Uma Saureinu, Uma Usut Ngaik Matube, Uma Rakot, dan Uma Goiso Oinan mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta untuk menyerahkan dokumen permohonan pengajuan hutan adat (24/10). Dalam pertemuan tersebut, Kristian Kepala Suku Uma Saureinu menjelaskan tujuan kedatangannya untuk memperjuangkan wilayah adat. “Perjuangan Masyarakat Adat Kepulauan Mentawai menginginkan adanya pengakuan hutan adat