2018

Jambore Nasional III, Pengurus Nasional BPAN selenggarakan Seminar Politik Masyarakat Adat

Seminar Politik yang mengusung tema Generasi Milenial Masyarakat Adat ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Jhontoni Tarihoran, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar AMAN, Abdi Akbar. Seminar politik ini berlangsung di aula serbaguna kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 18 April 2018. Pada kesempatan itu, Sekjen AMAN menyampaikan bahwa perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat merupakan kebutuhan

Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih

Setahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik. Masalahnya pada Pasal 384 UU No 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah yang memiliki KTP elektronik. Artinya, berdasarkan catatan AMAN ada 1 juta Masyarakat

Pernyataan Pers : Pernyataan Menteri Dalam Negeri : Mengangkangi Konstitusi, Mengabaikan NAWACITA JOKOWI-JK dan Melecehkan Martabat Kemanusiaan Masyarakat Adat

Siaran Pers ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)   Pernyataan Menteri Dalam Negeri: Mengangkangi Konstitusi, Mengabaikan NAWACITA JOKOWI-JK dan Melecehkan Martabat Kemanusiaan Masyarakat Adat. Pada tanggal 11 April 2018, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor:189/2257/SJ, perihal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat kepada Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat saat ini belum merupakan kebutuhan konkrit bagi Masyarakat Adat, berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka/menghidupkan kepercayaan yang belum diatur dalam kesatuan

PIDATO SEKRETARIS JENDRAL  ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

 Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) & Ulang Tahun AMAN Ke-19 17 Maret 2018 Hidup Masyarakat Adat! Masyarakat Adat Bangkit Bersatu! Berdaulat Bangkit Bersatu! Mandiri Bangkit Bersatu! Bermartabat Hotu! I Yayat U Santi! Angkat Pedangmu dan Maju Berperang!   Kita sedang merayakan kebangkitan Masyarakat Adat di tempat bersejarah yaitu Benteng Moraya. Di tempat ini pernah terjadi Perang Tondano. Juga perayaan hari ini diawali dengan Ritual Kawasaran yang merupakan simbol perang. Marilah kita memaknai

Wilayah Adat Masih Diabaikan, Dukungan Jokowi Dievaluasi

Manado – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sedang mengevaluasi dukungan politiknya kepada Presiden Joko Widodo, terkait realisasi program masyarakat adat. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi saat berjumpa dengan sejumlah wartawan nasional dan lokal di Manado pada Kamis (15/3/2018). “AMAN sedang mengevaluasi komitmen pemerintah Jokowi – JK untuk masyarakat adat seperti tercantum dalam dokumen Nawacita. Salah satu indikatornya adalah hingga kini RUU tentang Masyarakat Adat belum juga disahkan

Sekjen AMAN, Rukka: Demokrasi ala Masyarakat Adat adalah Solusi

Pemilu 2019, satu juta anggota masyarakat adat terancam hilang hak pilihnya. Koha, Minahasa – Sekitar satu juta suara dari masyarakat adat terancam hilang dalam Pemilihan Umum 2019. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan 1 juta masyarakat adat terancam tidak bisa memilih dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden tahun 2019. Pernyataan ini terungkap dalam Dialog Rakernas AMAN V bertema “Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat” di Desa

STATEMENT OF CONCERN ON THE INCREASING HARASSMENT AND INTIMIDATION OF INDIGENOUS PEOPLES’ LEADERS AND HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN THE PHILIPPINES

The Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), representing more then 2000 indigenous communities throughout Indonesia, condemns the recent action taken by the Philippines Government to criminalize leaders of the Philippines Indigenous Peoples movement as well as indigenous leaders working in the international arena. Latest, a petition filed in court by the Philippine State Prosecutor of the Department of Justice (DOJ), seek to have a number of indigenous peoples’