2018

Bogor 30 April 2018, Negara Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Adat melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3). Namun kenyataannya, tidak mudah memiliki identitas sebagai Masyarakat Adat di Indonesia. Mereka dituntut memiliki dokumen tertulis, soal sejarah asal-usul, kelembagaan adat, hukum-hukum adat, wilayah adat, pengetahuan lokal sebagai bukti keberadaan Masyarakat Adat. Dalam memastikan dokumen tertulis tentang keberadaan Masyarakat Adat tersebut, etnografi perlu dilakukan di Masyarakat Adat dalam

Jakarta 20/04/18, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan di sektor sumber daya alam (SDA). Hal ini akibat sektor SDA, menjadi sektor yang rawan terjadi korupsi. Sebagaimana dikatakan oleh Erasmus Deputi II Sekjen AMAN “Kami ingin ada suatu upaya dari KPK, untuk bersama-sama dengan Masyarakat Adat melihat isu korupsi di sektor ini, Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, proses perizinan menjadi salah satu area yang rawan

Kabupaten Paser 19/04/2018, Sekitar 40an anak muda yang tergabung di dalam organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) mengikuti sarasehan “Sistem Monitoring Wilayah Adat dan Data Center Berbasis Teknologi Awan dan Aplikasi Gawai(handphone) Android untuk Pemuda Adat”. Sarasehan yang merupakan rangkaian dari Jambore Nasional Ketiga Pemuda Adat Nusantara (JamNas III BPAN) tersebut bertempat di Kampung Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Farid Wadji, utusan dari Pengurus Besar AMAN yang