2018

Pendidikan Adat, Jati Diri Masyarakat Adat
Berita

1

Jakarta (29/7), www.aman.or.id – Lima puluh tahun ke depan, Universitas Masyarakat Adat akan mendominasi pendidikan yang ada di seluruh nusantara. Kampus-kampus Masyarakat Adat tersebut berdiri kuat dari akarnya: Masyarakat Adat itu sendiri. Sistem yang terbangun di dalamnya akan terhimpun dari tradisi pengetahuan Masyarakat Adat itu sendiri dan proses belajarnya juga beradaptasi sepenuhnya dari praktik tradisi adat istiadat setiap Masyarakat Adat dari Papua hingga Aceh. Hal itu dijelaskan Sekjen AMAN Rukka

Share363
Tweet
Pin
363 Shares
RESOLUSI DAN REKOMENDASI DESAKAN KONGRES IX BPRPI SUMUT
Berita

0

  Pada 21-23 Juli 2018 telah dilaksanakan Kongres Kesembilan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara (KONGRES IX BPRPI SUMUT) di Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Bandar Setia, Sumatera Utara yang dihadiri oleh  ribuan undangan warga masyarakat adat Rakyat Penunggu Indonesia dan lebih dari 200 orang utusan dari perwakilan kampong-kampong atau komunitas adat masyarakat adat Rakyat Penunggu Indonesia yang terdiri dari Petua Adat, Pengurus Organisasi (Pengurus Besar, Pengurus

Share1
Tweet
Pin
1 Shares
Berita Foto: PT. Pada Idi Langgar Kesepakatan
Berita

0

www.aman.or.id – Masyarakat Adat Leu Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di areal tambang PT. Pada Idi di wilayah Adat Leu Papar Pujung yang masuk dalam areal tambang PT. Pada Idi, Selasa (24/7). Aksi tersebut dipicu PT. Pada Idi yang melanggar kesepakatan. Putes Lekas Ketua BPH AMAN Daerah Barito Utara mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara Masyarakat Adat Leu Papar Ujung dengan PT.

Share30
Tweet
Pin
30 Shares
IPPMI Desak PT ANJ Group Segera Realisasikan Tujuh Rekomendasi di 2015
Berita

0

www.aman.or.id – DPP IPP Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Iwaro, Sorong Selatan, AMAN Sorong Raya dan Masyarakat Adat Sorong Selatan melakukan aksi damai di Kampung Pisang Hbm di depan kantor PT. Permata Putra Mandiri, Sorong Papua Barat (20/7). Mereka menuntut PT. ANJ-Group untuk menyelesaian hak-hak dasar dan hak-hak Masyarakat Adat Iwaro yang sudah disepakati dalam tujuh rekomendasi yang sudah disetujui perusahaaan terhadap Masyarakat Adat Iwaro, Sorong Selatan pada 12 Februari

Share73
Tweet
Pin
73 Shares
Berita Foto : Forum Masyarakat Adat Toba Samosir, AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir Desak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Selesaikan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat
Berita

0

Samosir, www.aman.or.id – Forum Masyarakat Adat Toba Samosir (Matio, Tukko Nisolu, Ombur, Pardomuan Nauli, Natumingka, Sigapiton, Sigalapang dan Simenak-henak) AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat (26/7). Mereka melakukan aksi turun ke jalan dengan mendatangi kantor Bupati Toba Samosir, di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Paska Putusan MK 35, DPRD Toba Samosir telah menginisiasi Rancangan Perda

Share48
Tweet
Pin
48 Shares
Siaran Pers : Forum Masyarakat Adat Toba Samosir (Matio, Tukko Nisolu, Ombur, Pardomuan Nauli, Natumingka, Sigapiton, Sigalapang, Simenak-henak) dan AMAN Tano Batak, AMAN Toba Samosir Desak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Selesaikan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat
Siaran Pers

0

Putusan MK No. 35/PUU-X/ tahun 2012 tentang hutan adat bukan hutan negara, segera  merubah kebijakan negara terhadap pengelolaan wilayah hutan di Indonesia. Paska Putusan MK 35, DPRD Tobasa menginisiasi Rancangan Perda Tanah Ulayat, pada bulan November 2017 diketuk palu menjadi Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. Namun, sampai saat ini Perda tersebut tidak kunjung diputuskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal Masyarakat Adat sudah lama menunggu sebagai payung hukum untuk

Share24
Tweet
Pin
24 Shares
AMAN Wilayah Maluku dan PB AMGPM Menolak Relokasi Masyarakat Mausu Ane
Berita

0

  www.aman.or.id – Jakarta (26/7/2018), AMAN Wilayah Maluku bersama Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku  (PB AMGPM) menyatakan sikap yakni menolak rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk merelokasi masyarakat Mausu Ane. Hal itu dikatakan kedua lembaga tersebut dalam siaran persnya menyikapi pemberitaan soal meninggalnya tiga orang Mausu Ane akibat kekurangan makanan di Seram Utara, Kec. Timur Kobi, Maluku Tengah, Maluku. Ketua AMAN Wilayah Maluku, Lenny Patty mengatakan bahwa masyarakat

Share40
Tweet
Pin
40 Shares