Juli 2018

PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT PERLU TIGA SIDANG

Jakarta, aman.or.id-Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Mentri KLHK, Menteri ATR, Menteri PDT, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Hukum dan HAM (19/7). Upaya menghadirkan UU Masyarakat Adat tidaklah mudah. DPR RI periode 2009 – 2014 sudah membahasnya. Namun hingga berakhirnya masa baktinya, RUU Masyarakat Adat kunjung disahkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam tanggapanya, menyambut positif RUU Masyarakat

Refleksi Putusan MK 35: Sejauh Mana Kita Sudah Melompat?

  Lima tahun telah berlalu. Tepatnya, tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sebuah Putusan MK yang menjadi momentum penting bagi gerakan masyarakat adat. Yaitu, permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Kehutanan yang diajukan oleh AMAN bersama dua komunitas masyarakat adat: Kenegerian/Kekhalifahan Kuntu, Prov. Riau dan Kasepuhan Cisitu, Prov. Banten. Putusan itu keluar dengan nama Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

KONGRES IX BPRPI, MOMENTUM KONSOLIDASI ORGANISASI MASYARAKAT ADAT RAKYAT PENUNGGU

  Serdang, aman.or.id – Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut menggelar Kongres ke-IX di Kampong Bandar Setia, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada Sabtu-Senin (21-23/7/2018). Kongres yang dihelat selama 5 tahunan ini mengambil tema ‘Menata Organisasi BPRPI Menuju Masa Depan untuk Percepatan Pencapaian Pengakuan, Pengembalian dan Pemenuhan Hak Atas Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Secara Komunal’. Kongres tersebut dihadiri oleh utusan-utusan Masyarakat Adat Rakyat

SIARAN PERS: RAKER BALEG DPR RI DAN PEMERINTAH BAHAS RUU MASYARAKAT ADAT

Salam Nusantara Berdaulat Mandiri Bermartabat   Jakarta, 19 Juli 2018 Hasil Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri KLHK, Mentri ATR/BPN, Menteri PDT, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM:  1. Pemerintah bersedia untuk menyampaikan/menyerahkan DIM RUU Masyarakat Adat kepada Baleg pada awal masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 yang akan dimulai 18 Agustus 2018.  2. Pemerintah akan menyelesaikan pembahasan RUU Masyarakat Adat dalam 3 kali

PEMERINTAH SEPAKAT MEREVISI RUU MASYARAKAT ADAT VERSI DPR

www.aman.or.id – Kamis (19/07), Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menerima kunjungan Sekretaris Kabinet yang diwakili oleh Asisten Staf Khusus Presiden Riyan Suminder di Kantor Pengurus Besar AMAN di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Para Deputi dan Direktur PB AMAN membahas komitmen Presiden Jokowi terhadap janji yang tertuang di dalam Nawacita untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini Rukka menyatakan dua hal yang paling penting di dalam Nawacita adalah UU

ASMAR RESMI MENDAFTAR SEBAGAI CALON CALON DPD-RI DARI SULAWESI SELATAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran untuk calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) mulai tanggal 9 hingga 11 Juli 2018. Seperti di ketahui sebanyak 24 calon anggota DPD Sulsel telah melalui sejumlah tahapan seperti penyerahan dukungan dari masyarakat hingga proses verifikasi administrasi dan faktual. Salah satu calon senator atau calon anggota DPD yang menyerahkan berkas dan mendaftar hari ini di KPU Sulsel adalah Asmar ST. M.Si. Asmar datang