Juli 2018

Berita Foto: PT. Pada Idi Langgar Kesepakatan

www.aman.or.id – Masyarakat Adat Leu Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di areal tambang PT. Pada Idi di wilayah Adat Leu Papar Pujung yang masuk dalam areal tambang PT. Pada Idi, Selasa (24/7). Aksi tersebut dipicu PT. Pada Idi yang melanggar kesepakatan. Putes Lekas Ketua BPH AMAN Daerah Barito Utara mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara Masyarakat Adat Leu Papar Ujung dengan PT.

IPPMI Desak PT ANJ Group Segera Realisasikan Tujuh Rekomendasi di 2015

www.aman.or.id – DPP IPP Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Iwaro, Sorong Selatan, AMAN Sorong Raya dan Masyarakat Adat Sorong Selatan melakukan aksi damai di Kampung Pisang Hbm di depan kantor PT. Permata Putra Mandiri, Sorong Papua Barat (20/7). Mereka menuntut PT. ANJ-Group untuk menyelesaian hak-hak dasar dan hak-hak Masyarakat Adat Iwaro yang sudah disepakati dalam tujuh rekomendasi yang sudah disetujui perusahaaan terhadap Masyarakat Adat Iwaro, Sorong Selatan pada 12 Februari

Berita Foto : Forum Masyarakat Adat Toba Samosir, AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir Desak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Selesaikan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat

Samosir, www.aman.or.id – Forum Masyarakat Adat Toba Samosir (Matio, Tukko Nisolu, Ombur, Pardomuan Nauli, Natumingka, Sigapiton, Sigalapang dan Simenak-henak) AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat (26/7). Mereka melakukan aksi turun ke jalan dengan mendatangi kantor Bupati Toba Samosir, di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Paska Putusan MK 35, DPRD Toba Samosir telah menginisiasi Rancangan Perda

Siaran Pers : Forum Masyarakat Adat Toba Samosir (Matio, Tukko Nisolu, Ombur, Pardomuan Nauli, Natumingka, Sigapiton, Sigalapang, Simenak-henak) dan AMAN Tano Batak, AMAN Toba Samosir Desak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Selesaikan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat

Putusan MK No. 35/PUU-X/ tahun 2012 tentang hutan adat bukan hutan negara, segera  merubah kebijakan negara terhadap pengelolaan wilayah hutan di Indonesia. Paska Putusan MK 35, DPRD Tobasa menginisiasi Rancangan Perda Tanah Ulayat, pada bulan November 2017 diketuk palu menjadi Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. Namun, sampai saat ini Perda tersebut tidak kunjung diputuskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal Masyarakat Adat sudah lama menunggu sebagai payung hukum untuk

AMAN Wilayah Maluku dan PB AMGPM Menolak Relokasi Masyarakat Mausu Ane

  www.aman.or.id – Jakarta (26/7/2018), AMAN Wilayah Maluku bersama Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku  (PB AMGPM) menyatakan sikap yakni menolak rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk merelokasi masyarakat Mausu Ane. Hal itu dikatakan kedua lembaga tersebut dalam siaran persnya menyikapi pemberitaan soal meninggalnya tiga orang Mausu Ane akibat kekurangan makanan di Seram Utara, Kec. Timur Kobi, Maluku Tengah, Maluku. Ketua AMAN Wilayah Maluku, Lenny Patty mengatakan bahwa masyarakat

Siaran Pers : PENOLAKAN RENCANA RELOKASI MASYARAKAT MAUSU ANE (SUKU PEDALAMAM) DI PEDALAMAN SERAM UTARA MALUKU TENGAH

Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku, setelah mencermati masalah kekurangan bahan makanan yang berdampak kematian 3 (tiga) orang (1 orang tua jompo dan 2 orang balita, 1 di antaranya cacat) yang terjadi pada masyarakat suku pedalaman Mausuane di Seram Utara, Kecamatan Timur Kobi, Maluku Tengah, wilayah petuanan Negeri Maneo Rendah hendak menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: Petuanan Seram Utara

Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula Tuan Rumah Retreat Metodologi Pendidikan Adat Se-Nusantara

  Samosir, www.aman.or.id – Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula menjadi tuan rumah untuk Retreat Metodologi Pendidikan Adat yang diselenggarakan Kedeputian IV PB AMAN dan LifeMosaic, 27-31 Juli 2018 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Peserta retreat merupakan para penggerak pendidikan adat yang terlibat langsung mengelola pusat-pusat pendidikan adat di komunitas yang dimotori oleh pemuda-pemudi dan perempuan adat. Retreat akan diikuti oleh 35 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, dan