Juni 2018

OMBUDSMAN MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT RENDU NAGEKEO

Konflik wacana pembangunan waduk Lambo di wilayah adat Rendu Nagekeo sejak tahun 1999 yang tak kunjung tuntas, mendorong warga Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), didampingi Sinung Karto, Kadiv Penanganan Kasus dan Perlindungan HAMPB AMAN menemui Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsan RI tanggal 17 Mei di Jakarta. Alvin Lie, Anggota Ombudsman RI menerima warga Rendu-Nagekeo yang diwakili oleh Bernadinus Gaso, Willybrodus Bei

WAKIL KETUA KPK; SULITNYA MENCARI BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SUMBER DAYA ALAM

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, mengatakan industri pertambangan termasuk proyek yang tertutup, sehingga korupsi sumber daya alam (SDA) tergolong sulit ditelusuri bukti-bukti kerugian negara. Pernyatan itu disampaikan Laode dalam diskusi publik bertema “Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik,” di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Mei. “Membuktikan kerusakan lingkungan lebih mudah daripada membuktikan tindak pidana korupsi, apalagi kalau transaksinya di

MASYARAKAT ADAT RENDU NAGEKEO MENDATANGI ISTANA NEGARA

Mewakili Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) di NTT mendatangi Istana Negara di Jakarta tanggal 18 Mei. Mereka mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengadukan konflik warga terhadap wacana pembangunan waduk Lambo di wilayah adat Rendu Nagekeo sejak tahun 1999. Dalam pertemuan tersebut, Sinung Karto Kadiv Penanganan Kasus dan Perlindungan HAM AMAN PB AMAN, mendampingi perwakilan warga yang diwakili oleh Bernadinus