2016

Tagih Janji Jokowi, Kartini Pegunungan Kendeng Mengecor Kaki Depan Istana Negara

Jakarta, 13 April 2016 – “Kaki kami di cor sebagai bentuk kemarahan seorang Ibu yang wilayahnya mau dijadikan pabrik semen dan tambang sudah terbelengguh. Aku gak tau rasanya bagaimana, daripada sakitnya nanti mending sekarang. Sakit sekarang tidak seberapa dibandingkan nantinya menyangkut anak cucu. Bagi kami ini tidak berat, kami ikhlas” kata Sukinah, salah seorang petani perempuan asal Kendeng. Ia pun menyayangkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membiarkan pembangunan

SIAPAKAH PEMBAKAR HUTAN DAN LAHAN?

Baru saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mendarat di Jakarta dari lawatannya ke Norwegia ketika Karhutla di Sumatera semakin membesar dan meluas. Ia menyatakan bahwa pelaku pembakar adalah “diduga perusahaan sawit”1 setelah sebelumnya sempat menyebut “masyarakat sebagai pembakar hutan”. Kita semua tahu, tahun 2015 adalah tahun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat dan lama yang ketebalan asapnya menimbulkan berbagai macam kerugian, termasuk kematian Balita dan puluhan

Komnas Ham Luncurkan Empat Buku Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat

Pada tanggal 16 Maret 2016 Komnas HAM meluncurkan empat buku hasil Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya dikawasan Hutan. Inkuiri Nasional Komnas HAM ini merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM setelah  ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1-2 April 2014. Pada awal 2015 Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatan Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayah Adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional ini terangkum

SIARAN PERS  AMAN: TAGIH JANJI NAWACITA “Pembentukan Satgas dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat sangat Mendesak “

Jakarta, 17/03/2016 – Meskipun telah banyak perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun keduanya namun Janji Nawacita yang disampaikan di awal pemerintahan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat belum diwujudkan, dan bahkan tidak menjadi prioritas pemerintah. Padaha saat ini terus terjadi konflik perampasan tanah, kriminalisasi terhadap masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Demikian dikemukakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Diskusi Pbulik 17 tahun berdirinya AMAN. Diskusi publik yang bertema “Menagih

Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN) dalam Menyambut Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) 2016 dan 17 Tahun AMAN

Jakarta, 17 Maret 2016 Sebelumnya, ijinkan saya mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindunganNya dan kepada Para Leluhur Masyarakat Adat Nusantara atas terselenggaranya serangkaian acara kita di tempat ini, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Terimakasih kepada Panitia HKMAN 2016 atas kerjasamanya mempersiapkan perayaan ini, para utusan Masyarakat Adat dari seluruh pelosok Nusantara, Ketua dan Anggota Dewan AMAN Nasional, para Pengurus Wilayah dan

Siaran Pers: DPRD Sumut Melalui Komisi A Mendukung KMAN V “Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara”

Kamis 10/03/2016, Panitia Penyelenggara Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke V (KMAN V) mengadakan audiensi dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara. Bertempat di Ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara yang langsung diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Sarma Hutajulu, Ricard Sidabutar ( Wakil Ketua), Herman Sembiring (Anggota Komisi A). Dari pihak panitia penyelenggara KMAN V dihadiri oleh

Warga Desak PT TPL Keluar Dari Wilayah Adat Matio

Habinsaran 3/3/2016 – Tanah adat Matio adalah salah satu wilayah yang diklaim oleh PT TPL sebagai wilayah konsesi mereka di Tano Batak. Wilayah adat Matio memiliki luas ± 2500 Ha. Masyarakat adat Matio sudah tiga abad mendiami tanah adatnya itu. Dari luas tersebut hampir total keseluruhan berada dalam konsesi TPL. Artinya, hanya pemukiman, fasilitas umum seperti sekolah, gereja dan lahan di sekitar pemukiman yang tidak dikuasai oleh TPL. Sisanya ditanami