Oktober 2016

Jakarta, 13 Oktober 2016 – Pemerintah Indonesia akan kembali ditinjau oleh Dewan HAM PBB terkait dengan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam upaya pemajuan HAM di tingkat global melalui salah satu mekanisme HAM PBB, yaitu Tinjauan Universal Berkala atau Universal Periodic Review (UPR) pada tahun 2017. Tahun depan adalah kali ketiga Indonesia direview oleh Dewan HAM PBB, yang bertepatan juga dengan sidang sesi ke-27 Kelompok Kerja UPR terkait dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi

Tanah Grogot, 04 Oktober 2016. Dialog yang diinisiasi oleh PD AMAN Paser dan DPP Lembaga Adat Paser ini dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat adat dikabupaten Paser, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya Perda PPHMA di Kabupaten Paser. “Dialog Ini bertujuan untuk memperkuat posisi masyarakat adat atas hak asal usulnya, hak atas wilayah adatnya, hak atas sumber daya, hak untuk mengatur diri sendiri, hak atas kebudayaan dan hak atas kepercayaan.

Makassar, 29 Agustus 2016 – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Pelatihan Kapasitas Infokom AMAN Berbasis Konvergensi Media pada 29 Agustus hingga 2 September 2016 lalu. Melibatkan 15 peserta Biro Infokom yang berasal dari Region Sulawesi, Maluku dan Papua serta dua organisasi sayap AMAN : Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) kegiatan ini digelar di Hotel Tree, Makassar – Sulawesi Selatan. Tujuan

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Manggarai Timur Manggarai Timur 5/10/2016 – Program Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Timur berlangsung di Desa Golo Munde Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Konsultasi Publik yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Flores Barat ini merupakan bagian dari proses pembuatan Ranperda PPHMA yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Sebelumnya, CSPS (Center for

Jakarta, 6 Oktober 2016 – Penganut agama leluhur di Indonesia saat ini berjumlah mencapai sepuluh juta orang, yang hampir sebagian besar merupakan masyarakat adat. Akan tetapi, hanya enam agama yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, para penganut agama leluhur mengalami tindakan kekerasan berupa tekanan psikologis, stigmatisasi, diskriminasi serta intimidasi. Bahkan, mereka juga kesulitan untuk memperoleh akses pelayanan publik pemerintah. Menurut harian The Jakarta Post (6/10), sekitar enampuluh