Kader-kader masyarakat adat diharapkan bisa menempati posisi-posisi di legislatif untuk mendorong perubahan dan mengawal agenda-agenda kepentingan masyarakat adat menjadi agenda pemerintah dan badan legislasi daerah. Karena itu masyarakat-masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) perlu mendorong dan mengawal kader-kader terbaiknya dalam pemilu.
Demikian inti pemikiran yang mengemuka dalam sarasehan “Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat: Memperkuat Gerakan Politik dan Kebudayaan Melalui Politik Electoral dan Pembentukan Forum Komunikasi dengan Legislator Masyarakat Adat” yang berlangsung di Asrama Haji, Jl. Pahlawan, Sorong, Papua Barat, Senin, 16 Maret 2015.
Sarasehan ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN yang berlangsung di Sorong, Papua Barat, 16– 20 Maret. Sarasehan berlangsung pararel dengan lima sarasehan lain dengan tema berbeda. Sarasehan dengan topik politik (pemilu) ini menampilkan 3 narasumber kader AMAN yang terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu.
Mereka adalah Aleta Baun (DPRD Provinsi NTT), Samson Atapary (DPRD Provinsi Maluku), dan Baso (DPRD Kab. Luwu). Ketiga kader pilihan AMAN ini menceritakan strategi memenangkan pemilu dan peran yang mereka lakukan setelah terpilih.
Membakar Kompor dan Membayar Hutang
Aleta Baun, tokoh yang sudah lama dikenal sebagai pejuang lingkungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Timor Tengah mengaku keberhasilannya menduduki kursi legislatif berkat dukungan 500 komunitas adat yang biasa ia tangani. “Jadi, jadi anggota atau tidak sebenarnya bagi saya sama saja,” ujarnya.
Aleta Baun mengaku, sebenarnya tidak mudah juga memperjuangkan kepentingan masyarakat adat meski sudah menjadi anggota legislatif, karena banyak aturan dan koridor kerja, seperti fraksi dan komisi. “Saya harus rajin-rajin melobi teman-teman,” jelasnya. “Ya, saya memakai strategi bakar kompor. Saya membakar orang-orang di kampung, menyuruh demonstrasi, agar aspirasi mereka mendapat perhatian,” lanjutnya, yang membuat peserta sarasehan tertawa.
Seperti Aleta Baun, Baso mengaku mengandalkan dukungan murni tiga komunitas adat di Bone Lemo. “Saya tidak mau mencurangi, tapi juga tidak mau dicurangi,” ujar anak muda bergelar sarjana hukum ini. “Tidak ada yang baik yang bisa kita raih dengan cara tidak baik,” lanjutnya.
Baso mengaku kini sibuk membayar hutang janji-janji kepada pemilihnya dengan bekerja sungguh-sungguh. Ia berusaha membangun martabat masyarakat adat dengan memilih masuk di Badan Legislasi Daerah (Balegda), untuk mempersiapkan Perda tentang pengakuan masyarakat adat. “Sekarang dalam proses pembuatan naskah ilmiah,” jelasnya.
Seperti Aleta Baun dan Baso, Samson Atapary juga mengaku mengandalkan modal sosial keterlibatan di masyarakat adat. Ia memang aktifis dan pengurus AMAN di Kabupaten Seram Bagian Barat. “Yang penting, kita mau capek,” ujarnya.
Selain ketiga legislator di atas, sarasehan juga menampilkan Sardi Razak (Ketua BPH AMAN Sulawesi Selatan) dan Bata Manurun (Ketua BPH AMAN Tana Luwu), yang menceritakan perjuangan dan strategi mereka memobilisasi masyarakat-masyarakat adat untuk memenangkan kader-kader AMAN di SulSel dalam Pileg 2014 lalu. Mereka berhasil menggolkan lima anggota DPRD di lima kabupaten, salah satunya Baso tadi.
Perlu Perluasan dan Peningkatan
Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu, 185 kader AMAN turut berpartispasi sebagai calon legislatif (caleg), baik melalui jalur independen maupun jalur partai. Sebanyak 28 caleg yang terpilih, masing-masing 2 anggota DPD RI, 3 anggota DPRD Provinsi, dan 23 anggota DPRD tingkat kabupaten/kota.
Peserta sarasehan menilai partisipasi kader-kader AMAN dalam Pemilu harus lebih ditingkatkan untuk mendukung perjuangan masyarakat adat. Bukan hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif, melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Saran ini sejalan dengan pesan Rukka Sombolonggi, Deputi II PB AMAN yang membidangi Politik, Hukum dan Advokasi AMAN, ketika memberi sambutan pengantar sarasehan. Ia berharap, di masa depan kader-kader AMAN yang lolos jadi anggota legislatif lebih banyak, sebagai penyalur aspirasi masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan khususnya terkait masyarakat adat. “Diharapkan mereka mencari posisi yang bisa membuat perubahan, bukan mencari tempat yang basah. Dengan demikian mereka bisa memasukkan agenda-agenda masyarakat adat menjadi agenda badan legislasi daerah,” pesan Rukka.
Rakernas AMAN di Sorong diikuti Pengurus Besar AMAN, utusan dari 21 Pengurus Wilayah (Ketua BPH dan Ketua Dewan AMAN Wilayah), 99 Pengurus Daerah (Ketua BPH dan Ketua Dewan Daerah), Dewan AMAN Nasional, kader-kader politik AMAN di parlemen, akademisi, pengamat, dan lain-lain. Rakernas ini juga sekaligus sebagai perayaan ulang Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nasional (HKMAN) ke-4 dan Ulang Tahun AMAN ke-16. *