Ketua Dewan Masyarakat Adat Nasional
Sorong 17/3/2015 – Sejak Indonesia merdeka dari satu periode ke periode lainnya Masyarakat Adat tergusur. Tanah mereka habis karena HPH, tambang dan bermacam ijin. Padahal Masyarakat Adat adalah pemilik Negara ini. Tahun 1999, Masyarakat Adat menyampaikan “Jika Negara tidak mengakui kami, maka kamipun tidak akan mengakui Negara”Masyarakat Adat diusir dari wilayah adatnya.
Dengan hadirnya KemenLH-K itu sesuatu yang luar biasa. Kalau Presiden mohon maaf kepada Masyarakat Adat maka saya selaku bupati menyampaikan permohonan mendalam kepada Masyarakat Adat karena hak kita dirampas dan harus kita sampaikan permohonan maaf. Bumi, air, dan kekayaan alam harus untuk kemakmuran rakyatnya,
tapi sayangnya masih untuk pihak luar atau perusahaan.
Harusnya ada dialog dan proses kemanusiaan harus dikedepankan, perumahan, infrastruktur, telekomunikasi, transporatasi darat laut udara. Ini keluh kesah saya mewakili Masyarakat Adat seluruh Nusantara karena saya merasakan bersama-sama mereka. Ini realitas, saya harus menyampaikan padahal kami rindu, tapi kadang-kadang kami merasa sebagai musuh, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada pemerintah.
Ketika di Pontianak, Menteri tidak hadir, ketika di Tobelo pemerintah tidak hadir tetapi ketika Mendagri dan MenLHK hadir, maka berbondong-bondong datang semua. Itu realita yang kita alami. Maka dari itu kami katakan, kita persatukan kekuatan untuk meraih kembali hak Masyarakat Adat.***