Januari 2015

AMAN, 30 Januari 2015. Fraksi PDIP dan Partai Golkar berencana akan mengajukan kembali RUU PPHMHA menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019. “Dari Fraksi PDIP sendiri akan memastikan kembali RUU masayarakat adat (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/PPHMA) dan akan mendorong kembali pada rapat Badan Legislasi,” ujar Arif Wibowo dari Fraksi PDIP, “Karena ini menjadi beban moral politik, dulu yang pertama mengusulkan adalah FPDIP sehingga masuk Prolegnas, dan periode

AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 – 2019 khusunya (Prolegnas) masa sidang 2015.   Daniel Johan dari Fraksi Partai PKB memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kehutanan yakni RUU PPHMA (Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat) yang

Palembang, 21/1/2015 – Setelah hampir tiga bulan menunggu proses banding yang diajukan ke enam terdakwa masyarakat adat tungkal ulu (Sutisna Bin Kadis, Dedi Suryanto Bin Tugimin, Ahmad Burhanudin Bin Anwar Bin Imam Sutomo, Samingan Bin Jaeni, Muhammad Nur Bin Jakfar dan Zulkipli Bin Dundcik) ke Pengadilan Tinggi atas Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang pada tanggal 21 Oktober 2014 silam.   Kini salah satu dari ke enam masyarakat adat tersebut

AMAN, 20 Januari 2015. Masyarakat adat Hampang Delapan Talang Mamak rencananya akan menggelar aksi pada 22 Januari ini untuk menyetop aktifitas PT. SAL (Selantau Argo Lestari). Namun, menjelang aksi tersebut masyarakat adat merasa diintimidasi.   Seperti diungkap Efri Subayang, Ketua BPH (Badan Pengurus Harian) AMAN Riau, ke redaksi Gaung AMAN bahwa dua hari menjelang aksi komunitas ampang delapan dan talang durian cacar, Talang Mamak sudah mulai mendapat reaksi dan intimidasi