2015

Anotasi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No 95/PUU-XII/2014: Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan
Buku

1

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Press Release: Masyarakat Adat: Aktor Penting untuk Menjawab Penurunan Emisi di Indonesia
Siaran Pers

2

Bogor, 02 Desember 2015. Beberapa pihak selalu menuding  El Nino dan masyarakat (adat) sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Padahal salah urus sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir, yang seharusnya ditinjau kembali dan diperbaiki.  Bila tidak dilakukan maka kejadaian ini akan terus menerus terjadi setiap tahunnya. Pembakaran hutan dan lahan pada rentang bulan Januari – Oktober 2015 sebagian besar atau 72% terjadi di dalam

Share
Tweet
Pin
0 Shares
HALF-HEARTED RECOGNITION OF INDONESIA’S BEST FOREST GUARDIANS
English

0

14 September 2015 Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) HALF-HEARTED RECOGNITION OF INDONESIA’S BEST FOREST GUARDIANS Summary: Position Paper on Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC) This position letter is prepared by Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) as a critical response toward the Indonesian government’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC). The INDC is a commitment of the Indonesian government to lower greenhouse gas emissions. It will be

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pernyataan Sikap: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi
Berita

0

PERNYATAAN SIKAP RAPAT PENGURUS BESAR XVI ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Pada tanggal 03-04 November 2015, bertempat di Toraja, Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara XVI (RPB AMAN XVI) yang dihadiri oleh Dewan AMAN Nasional, Sekretaris Jendral AMAN, pimpinan organisasi sayap AMAN, badan otonom AMAN, dan unit-unit kerja khusus AMAN. Melalui RPB XVI ini, kami kembali menyampaikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Press Release: Kebakaran Hutan dan Lahan: Bukan Bencana Alam, Awal Bencana Ekologi
Siaran Pers

1

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pantauan satelit NASA yang dirilis Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Jum’at (2/10/2015), ada 561 titik api yang tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia. Luas kerusakan hutan akibat kebakaran, perambahan, pembalakan liar

Share
Tweet
Pin
0 Shares
PBB Desak Pemerintah Indonesia Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat di Kepulauan Aru
Berita

0

Kepulauan Aru Terancam Oleh Perkebunan Gula Raksasa Genewa 7/10/ 2015 – Dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dan Forest Peoples Programme di bawah prosedur tindakan mendesak (Urgent ACTION ), Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut izin Konsorsium PT Menara Group yang merampas lebih dari setengah wilayah Kepulauan Aru untuk perkebunan tebu. Perampasan lahan mengancam tanah dan kelangsungan hidup

Share5
Tweet
Pin
5 Shares