2014

Lowongan Kerja PB AMAN: Staf Administrasi dan IT

AMAN adalah organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Pengurus Besar AMAN berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara, atau disingkat KMAN. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, saat ini kami membutuhkan kandidat terbaik untuk menduduki posisi : Staf Administrasi dan IT Kriteria: Minimal D3 Manajemen

Tebang 2 Pohon di Wilayah Adat, Najamuddin Dipenjara 5 Bulan

Najamuddin, Warga Tassosso, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan divonis hukuman penjara lima bulan karena menebang dua pohon yang ditanam sendiri di kawasan yang diklaim pemerintah Sinjai sebagai hutan lindung. Menurut pemberitaan situs berita online Mongabay-Indonesia, Najamuddin mulai ditahan sejak 6 November 2013, bermula dari aduan Suardi, Polisi Hutan Sinjai. Penangkapan Najamuddin setelah dua kali aduan Suardi ke Polsek setempat. Vonis dijatuhkan pada 16 Januari 2014.

Violence against Indonesia’s indigenous peoples spikes as government drags feet on land rights and forestry legislation

Watchdog group reports 143 cases of arrest, expulsion and conflict in 2013 in backlash against efforts of indigenous communities to protect carbon-storing forests and peatlands from government and private sector land grabs.  JAKARTA, INDONESIA (27 JANUARY 2013)– Locked in a fierce struggle to stave off the destruction of their customary forests and peatlands by the government and palm oil, mining and other resource-hungry industries, indigenous peoples in Indonesia faced a rash of

Press Release: Violence Against Indigenous Peoples Continues to Increase

In 2013 AMAN has handled 143 cases of violence against indigenous peoples. Jakarta 27 January 2014 – Violent conflict in indigenous territories in the form of seizures of land, territory and natural resources, will continue to increase this year if the government is not serious in following up on the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, which saw the Court historically rule that indigenous forests are no longer state forests. The struggle

Peluncuran Peta Indikatif Wilayah Adat Indonesia

(klik untuk perbesar) Bogor, 29 Januari 2014 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan peta indikatif wilayah adat Indonesia di sela-sela seminar bertema MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara di Bogor, Rabu (29/1). Peta indikatif wilayah adat merupakan inisiatif JKPP beserta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Simpul Pemetaan, SEKALA, UKP4, Ford Foundation, dan Samdhana Institute. Inisiatif ini bertujuan untuk memunculkan alternatif informasi klaim masyarakat adat mengenai keberadaan dan hak asal-usulnya.

Kesempatan Bagi Pemerintah Indonesia Untuk Memperbaiki Diri

Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Terus Meningkat Jakarta 27 Januari 2014. “Akan banyak sekali yang bisa kita benahi di republik ini kalau Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 kita laksanakan dengan konsisten. DPR RI juga telah membuat satu Inisiatif  Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat adat. Satu kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melihat DPR dan pemerintah bersama-sama mengesahkan

PW AMAN Maluku Utara: Suku Togutil Bukan Pemangsa

Rilis Pers Berdasarkan pemberitaan beberapa media lokal di Maluku Utara pada Sabtu, 26 Januari 2014. Masing–masing media mengangkat judul yang tidak jauh berbeda, seperti Posko Malut dengan judul “Suku Togutil Kembali Cari Mangsa”, Malut Post dengan judul ”Suku Togutil Kembali Buat Ulah”, dan Radar Halamehera ”Suku Togutil Kembali Teror Warga”, menurut kami media telah mengskreditkan Suku Togutil yang dalam kasus ini belum tentu mereka adalah pelakunya. Bahkan redaksi kalimat yang