2014

Pelatihan Kader Penggerak AMAN Kalteng

Palangka Raya 2 Maret 2013 – “Kader penggerak adalah kader yang akan melaksanakan tugas-tugas dan eksekusi di lapangan, karena itu pelatihan ini penting bagi mereka untuk memulai kerja sebagai penggerak di komunitas,” tegas Simpun Sampurna dalam sambutannya membuka pelatihan kader penggerak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Tengah pada 28 Februari – 2 Maret 2014 di Palangka Raya. Pengurus Daerah AMAN Kalimantan Tengah beserta organisasi sayapnya Barisan Pemuda Adat

Mahir Takaka; Politik Harus Melengkapi Dan Menjadi Bagian Dari Gerakan Masyarakat Adat

Nuha, Kab. Luwu Timur – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tana Luwu, semakin intensif mengkonsolidasikan partisipasi politik Masyarakat Adat, di lingkungan komunitas adat. Konsolidasi dan konsultasi calon Legislatif perutusan Masyarakat Adat, berlangsung di komunitas Adat Bonelemo Kec. Bajo Barat Kab. Luwu (Rabu,05/03/2014), dihadiri Sekjen AMAN Ir. Abdon Nababan bersama 500 orang perwakilan Masyarakat Adat serta Caleg perutusan Masyarakat Adat se-Tana Luwu, diantaranya Mahir Takaka (Calon DPD RI SUL-SEL), Andi

Petisi 35, Menggalang Dukungan Publik Untuk Memulihkan Hak-Hak Masyarakat Adat

Jumat 28 Februari 2014 – Tim penggalangan dukungan untuk Petisi 35 melakukan upaya menjaring dukungan publik melalui kegiatan kampanye bersamaan dengan digelarnya acara hari jadi Green Radio yang ke 6. Tim Petisi MK 35 yang terdiri dari staf PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),  Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bersama  relawan AMAN, memanfaatkan acara tersebut untuk sosialisasi dan upaya meraih dukungan publik. Dengan menandatangani Petisi 35, publik ikut membantu melepaskan

2013 in Review Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago

I.    LEGAL AND POLICY CHANGES In 2013, Indonesia began to show favorable legal change in recognition of the rights of indigenous peoples. While a lot remains to be done, positive recognition has occurred on almost every governmental level, from the capital down to regencies. Below are highlights from the year: A. National Level 1.    Draft Law on the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples (Rancangan Undang-Undang tentang

Masyarakat Adat Semende Banding Agung Ajukan Eksepsi

Bintuhan, 27 Februari 2014 – Empat warga masyarakat adat Semende Dusun Lamo Banding Agung Kab. Bengkulu Selatan mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Bintuhan Syamsuddin, SH, pada Kamis (27/2). Midi Bin Matsani, H. Rahmad Bin H. Budiman, Suraji Bin Kaeran, dan Heri Tindieyan Bin Yaslan menjalani persidangan ini

DPRD Manggarai Timur Berjanji Klarifikasi Izin-Izin Tambang

Sekitar 30 orang perwakilan tujuh komunitas adat di Manggarai Timur melakukan aksi damai untuk memprotes dan menolak pertambangan yang mendapat izin resmi Bupati Manggarai Timur. DPRD berjanji akan memanggil Bupati Manggarai Timur untuk klarifikasi izin perusahaan tambang dan membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini. Aksi pada 19 Februari 2014 itu dimulai di kantor DPRD Manggarai Timur, dilanjutkan ke Kantor Bupati Manggarai Timur. Ada lima orang juru bicara masyarakat,

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu (BPRPI) Melakukan Aksi Damai  Ke Kantor Kapolda SUMUT dan DPRD Tingkat I

Medan 24 Februari 2014 – Ribuan Massa Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam   Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Barisan Pemuda Adat Sumut ( BPA SUMUT), Perempuan AMAN Sumut dan PERAPI Sumut Melakukan Aksi damai Ke kantor Kapolda Sumut dan Kantor DPRD tingkat I 24 Februari 2014 kemarin. Pada Pukul 11-an Kantor Kapolda Sumut sudah dipenuhi oleh ribuan Massa Rakyat Penunggu. Aksi ini Menuntut Keadilan dan Perlindungan pada