2014

Kepada Yth, Kawan-kawan wartawan Di Tempat Dengan hormat, Pada bulan April 2013 yang lalu Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) telah resmi menjadi salah satu RUU inisiatif DPR. Artinya RUU tersebut telah siap dibahas bersama sama dengan Pemerintah. DPR sendiri bahkan telah membentuk PANSUS dan di sisi Pemerintah, Presiden telah menunjuk 4 (empat) kementerian yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMHA. Namun, hingga saat

Aman, Kalbar. Pagi itu, Senin (5/5), sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Aparat gabungan dari kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat/Kalbar) tiba di Desa Batu Daya mengendarai 8 unit mobil terdiri dari 7 mobil strada dan 1 mobil dalmas serta 1 unit sepeda motor vixion warna hitam yang dikendarai dua orang aparat. Pagi itu juga, aparat bertemu dengan Bapak Antonius Sintu (35 th) dan Bapak Liber. Keduanya ditodong oleh aparat bersenjata sehingga

Kabar duka itu datang dari komunitas masyarakat Adat Pattallassang. Pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA telah terjadi bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di komunitas masyarakat adat Pattallassang di Dusun Pattallassang, Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bencana itu disebabkan oleh hujan deras dan jebolnya bendungan irigasi di Sungai Salassara. Hujan mulai turun tanggal 11 Mei 2014 dari sore hari dan sekitar pukul

Jakarta, 13 Mei 2014. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012  (MK35), berbagai pihak telah menyatakan keinginan untuk melaksanakan putusan” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam sambutannya dalam talkshow peringatan satu tahun putusan MK 35, di Jakarta (13/5), “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan komitmen Presiden untuk melaksanakan MK 35.” Namun demikian menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden SBY, lanjut Abdon Nababan, belum tampak tindakan-tindakan konkrit atas komitmen