2014

“Bagi Masyarakat Adat Nusantara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebuah momentum yang penting,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi (Infokom) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  (AMAN) Firdaus Cahyadi, “Pasalnya, keputusan MK ini menandakan hutan adat bukanlah hutan negara. Dengan demkian masyarakat adat telah mendapatkan kembali hak atas hutan adat yang telah dirampas oleh negara melalui UU

Pada tanggal 18-19 Maret 2013 silam special reporter PBB yang menangani hak-hak masyarakat adat menghadiri sebuah konsultasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat di Asia, termasuk Indonesia pun hadir dalam kegiatan itu. AIPP sebuah organisasi yang concern dengan isu masyarakat adat mengharapkan hasil laporan khusus special reporter PBB mengenai konsultasi tersebut dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Hasil dari konsultasi di Kuala Lumpur itu dapat diunduh/download di UN Translation_formatted_AMAN

AMAN, 3 Juli 2014. Pada 2013 silam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Nota kesepahaman itu terkait dengan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan lahan-lahan pertanian dan perkebunan masyarakat adat di Malinau serta pembentukan lembaga adat di tingkat Kabupaten Malinau. Nota kesapahaman itu ditandatangani oleh Abdon Nababan, selaku Sekretaris Jenderal AMAN dan Martin Labo, selaku