November 2014

AMAN, 18 November 2014. Seringkali konflik yang terjadi dalam Masyarakat Adat berujung pada kriminalisasi. Untuk itu perlu diketahui hak-hak dasar masyarakat adat sesuai yang diatur dalam KUHAP. Berikut ini dua file tentang hak-hak dasar masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan penanganan kasus pidana dan standar HAM dan lain-lain. Link dari file tersebut dapat diunduh/download di bawah ini 1. HAK-HAK DASAR DALAM KUHAP

AMAN, 18 November 2014. Musim hujan mulai tiba, banjir pun mulai menghampiri Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut laporan situasi bencana bajir yang dilaporkan oleh Divisi Kebencanaan dan Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Propinsi : Riau Lokasi Bencana : Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, Batang Cenaku, Rakit Kulin Periode Pelaporan : 17 November 2014 Sumber Data : PD AMAN Indragiri Hulu, media massa (koran, tv, internet) Pelapor : Divisi

AMAN, 17 November 2014. Kabar gembira datang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu dekat ini akan dibentuk Satgas (satuan tugas) Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. **** SENIN, 17 NOVEMBER 2014 MASYARAKAT ADAT Mulai Dibentuk Satgas Nasional JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan Satuan Tugas Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Tim yang akan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi itu bertanggung jawab langsung kepada

AMAN, 17 November 2014. Pada hari Jum’at hingga Sabtu pekan ini (14-15 November) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Rapat Pengurus Besar (RPB) ke-14. RPB itu dihadiri oleh anggota Dewan AMAN Nasional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Direktur PB AMAN. Rapat itu mengevaluasi kinerja AMAN dan juga perencanaan program kerja kedepannya. Berita Acara RPB ke-14 itu dapat diunduh/download di link ini Berita Acara RPBXIV

AMAN, 17 November 2014. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Forest Peoples Programmes (FPP) menyelenggarakan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) pada pekan lalu di Jakarta. Peserta pelatihan berasal dari bebrapa pengacara masyarakat adat dari komunitas. Menurut Kepala Divisi Advokasi Hukum dan Kebijkan AMAN Muhammad Arman, tujuan dari traning ini untuk meningkatkan kapasitas pengacara masyarakat adat dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. “Konsitusi kita memberikan pengakuan secara tegas