September 2014

AMAN, 8 Agustus 2014. Pada minggu ke-3 September 2014 akan berlangsung konferensi internasional tentang masyarakat adat(World Conference on Indigenous People/WCIP) di markas PBB, New York, Amerika Serikat. “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sendiri sudah 15 tahun memperjuangkan hak masyarakat adat, sehingga forum internasional ini sangat penting bagi AMAN,” kata Deputi Sekjend AMAN bidang Advokasi Rukka Sombilinggi, “Di hari kedua (23/9), jam 15.00-17.00 waktu New York, dalam forum WCIP, Sekretaris Jenderal

AMAN, 4 September 2014. Beberapa waktu yang lalu Direktorat Informasi dan Komunikasi Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyusun Policy Brief terkait kebijakan media di Indonesia dan kaitannya dengan masyarakat adat. Seiring dengan kemajuan perkembangan ICT (Information and Communication Technology), policy brief tersebut memfokuskan pada kebijakan ICT dan pengaruhnya bagi gerakan masyarakat adat nusantara.   Seiring dengan perkembangan ICT, masyarakat adat pun memanfaatkannya untuk gerakan perjuangannya. yang tergabung dalam

AMAN, 9 September 2014. Tanggal 1 September 2014 adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat nusantara. Pada hari itu, bertempat di Istana Wakil Presiden, pemerintah mendeklarasikan Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dengan Skema REDD+. Program Nasional ini akan menargetkan sejumlah sasaran mulai dari terwujudnya peraturan perundangan-undangan, reformasi hukum, perangkat administrasi, pemulihan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, dukungan kepada Pemda dalam penyiapan Perda, hingga terwujudnya pelaksanaan program REDD+

  AMAN, 3 September 2014. Ada temuan menarik dari tim investigasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel). Tim Investigasi AMAN dan Walhi Sumsel menemukan tumpukan kayu log yang diduga sebagai hasil ilegal logging di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Dangku.   Tumpukan kayu – kayu ilegal yang berjumlah sedikitnya 1000an M3 ini diduga dilakukan oleh perusahaan milik “H” yang memiliki sawmill di Desa Simpang

AMAN, 2 September 2014. Bertempat di Istana Wakil Presiden, diluncurkankah sebuah prakarsa baru berupa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam skema REDD+.  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut baik prakarsa baru ini.   Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengakui, “Perjalanan panjang telah ditempuh oleh masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kami menghargai upaya pemerintah yang telah cukup konsisten dalam memberikan landasan hukum terhadap masyarakat adat dari berbagai