September 2014

Temuan Sementara Inkuiri Adat, Pemberian Ijin Konsesi Hutan Abaikan Masyarakat Adat

AMAN, 15 September 2014. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan telah memasuki tahap public hearing (dengar keteranga umum). Setelah Palu, Sulawesi, public hearing berikutnya dilakasanakan di Medan, untuk wilayah Sumatera. Untuk video public hearing di Palu, Sulawesi dapat dilihat di http://www.youtube.com/watch?v=Ekcm0HlJmjo Ada beberapa temuan sementara pada saat public hearing di region Sumatera ini. Salah satu temuan sementara pada public hearing Inkuiri Nasional Komnas

Dukungan Publik Terhadap Petisi 35 Tambah Besar, Respons Pemerintah Setengah Hati

Tebet Timur 12/ 9/ 2014 – Jarum jam menunjukan pukul 13: 20 Wib saat tukang pos datang ke Rumah AMAN di bilangan Tebet Timur Dalam Raya dan menyerahkan setumpuk kartu pos berisi dukungan publik terhadap tuntuntan Masyarakat Adat tentang implementasi Hutan Adat bukan lagi hutan negara serta  pengesahan RUUPPHMA menjadi Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (UU PPHMA). Kartu pos ini adalah kiriman balik (ikut dukung) dari kartu yang

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU P3H

AMAN, 11 September 2014. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Berikut siaran pers koalisi masyarakat sipil tersebut. **** SIARAN PERS-Tim Advokasi Anti Mafia Hutan “Menerabas Logika Terbalik Regulasi Koruptif” [Jakarta, 10 September 2014] – Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) menjadi contoh yang tepat untuk

Tolak Sawit, Warga Empat Desa Pilih Pertahankan Pala dan Cengkeh

AMAN, 10 September 2014. “Pala dan Cengkeh itu yang menghidupkan kami selama ini, dari situ kami bisa makan setiap saat,  sekolah kananak,  bangun rumah,  naik haji, bukan Sawit,” ungkap Bakri Sanun salah satu warga Masure, “Jadi kalau pemerintah mau menggantikan dengan pohon Sawit, itu akan membuat kami kehilangan segalanya yang sudah kami bangun selama ini.”   Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah memberikan izin kepada PT Manggala Rimba Sejahtera dengan luas 11.870

Pesaing Koperasi AMAN adalah Perusahaan Multinasional

AMAN, 10 September 2014. Siang ini (10/9), Rumah AMAN dikunjungi oleh staf Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Roni Indrawan. Kunjungan itu dalam rangka sosialisasi pemahaman tentang perkopeasian.   Pertemuan diawali oleh sambutan dari Staf Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mahir Takaka. “Kami berharap kerjasama dengan pemerintah untuk mengembagkan ekonomi masyarakat adat melalui koperasi,” ujar Mahir, “Terkait dengan itulah kami sangat senang dengan

Undangan Liputan Press Conference Penyerahan Gugatan Uji Materi UU P3H

Jakarta, 10 September 2014 Kepada Yth. Rekan-rekan Wartawan Media Massa Hal    : Undangan Liputan Press Conference Penyerahan Gugatan Uji Materi UU P3H Dengan hormat, Munculnya UUPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah menimbulkan kriminalisasi petani dan masyarakat adat yang menggarap tanah di tanah leluhurnya. Berbagai korban kriminalisasi terus berjatuhan setelah UU P3H diimplementasikan. Terkait dengan itulah maka, AMAN  beserta koalisi masyarakat sipil lainnya bermaksud menggelar press conference penyerahan gugatan uji

Persidangan Aktivis Masyarakat Adat Tungkal Ulu Memasuki Tahap Pembacaan Eksepsi

AMAN, 9 September 2014. Kasus penangkapan masyarakat adat di Tungkal Ulu, Sumatera Selatan pada 8 September 2014 memasuki tahap pembacaan eksepsi atas dakwaan. Seperti yang telah diberitakan oleh website AMAN sebelumnya bahwa pada Rabu (11/6/2014) di  Desa. Simpang Tungkal, kecamatan Tungkal Jaya (marga Tungkal Ulu) sekitar jam 14.30 Wib telah terjadi penangkapan terhadap  Bpk. Muhammad Nur Jakfar (76 th) di rumahnya setelah menghadiri acara pembukaan pelatihan pemetaan partisipatif dan deklarasi pernyataan sikap masyarakat