AMAN, 19 Agustus 2014. Pemilihan presiden (pilpres) 2014 sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih. “Bagi masyarakat adat kini saatnya mengawal komitmen Joko Widodo (Jokowi),” ujar peneliti agraria Noer Fauzi di konferensi pers di Komnas HAM hari ini (19/8), “Presiden terpilih Joko Widodo pada saat kampanye telah mengagendakan pembentukan badan independen untuk mengurus konflik agraria wilayah adat, sinkronisasi perundang undangan yang mengabaikan hak-hak masyarkaat adat dan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat,”
Menurut, Noer Fauzi, masyarkat adat di nusantara perlu mengawal komitmen Jokowi terhadap masyarakat adat seperti yang pernah diungkapkannya pada saat kampanye lalu. “Perlu ada sebuah kebijakan dari presiden baru untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat adat dan juga mengoreksi berbagai kebijakan yang selama ini mengabaikan masyarkaat adat,”
Sementara itu di tempat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menyatakan bahwa selain masyarakat adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga perlu mengawal komitmen presiden terpilih Jokowi. “Inkuiri nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarkaat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan ini dapat dijadikan momentum bagi Komnas HAM untuk ikut mengawal komitmen Jokowi,” jelasnya, “Jadi saya harap rekomendasi Komnas HAM dari inkuiri nasional ini bukan sekedar rekomendasi seperti biasanya tapi juga tawaran dari Komnas HAM untuk terlibat aktif membantu presiden terpilih untuk mengaplikasikannya kedalam program presiden seratus hari atau satu tahun misalnya,” tegas Abdon Nababan.
Dalam kampanye pilpres lalu, capres Jokowi memang pernah berkomitmen untuk memajukan hak-hak masyarakat adat. Bahkan dalam berbagai iklannya di berbagai media massa, sosok Jokowi diidentikan dengan bagian dari rakyat kebanyakan, termasuk masyarkaat adat tentunya. Jargon kampanyenya yang terkenal pada saat itu adalah ‘Jokowi adalah Kita’.
Iklan yang mengidentikan ‘Jokowi adalah Kita’ itu tersebar di berbagai media massa. Bahkan seperti dipublikasikan website www.iklancapres.org, frekuensi penayangan keseluruhan iklan Jokowi di media massa (cetak, televisi dan radio) di lima kota saja (Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, Medan dan Makassar) mencapai 57.18%. Frekuensi penyangan itu lebih besar dari kubu Prabowo-Hatta yang hanya mencapai 42,72%. Banyaknya frekuensi tayang iklan Jokowi ini dapat dijadikan bahan bagi masyarakat untuk mengawal komitmen Jokowi, termasuk komitmennya terhadap masyarakat adat.