2013

“wilayah rampi adalah hidup kami, jika wilayah rampi ingin dirampas oleh pemerintah dan perusahaan tambang maka rampaslah bersama nyawah kami sekaligus” (tokoh adat rampi) Pada dasarnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (baca: gubernur dan Bupati/Walikota) memang diberi kewenangan untuk memberikan izin tambang kepada perorangan, koperasi, dan perusahaan. Akan tetapi, tidak dengan mudah pemerintah dapat memberikan izin kepada perusahaan pertambangan. Apalagi dikaitkan dengan kelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Jika Hal tersebut dilakukan

“Taking care of the earth is our collective responsibility.” – Om Eliza Kissya, indigenous leader of Haruku Forty participants from environmental organizations from Africa, Asia, Europe and Latin America and indigenous peoples organizations from Asia gathered in Haruku, Maluku, Indonesia in October 2-5, 2013 for a meeting on REDD+ and Blue Carbon and its environmental, social and political implications, including on indigenous peoples’ rights, rights of local communities and gender. 

Manado, 28 Oktober 2013 — DPR Sulawesi Utara dikabarkan akan menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara hari ini, Senin (28/10) pukul 14.00 WITA. Sekitar 14.900 hektare hutan, termasuk hutan adat, akan dialih-fungsi menjadi pertambangan. Selain rencana ini, telah ada 64 izin konsesi di hutan yang diberikan kepada pertambangan, di antaranya tambang pasir besi di Pulau Bangka dan emas di Likupang. Informasi ini disampaikan oleh Matulandi Supit, Ketua

Pontianak, 23 Oktober — Kali pertama saya menginjakkan kaki di Medan, provinsi Sumatra Utara adalah atas undangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk berbagi pengalaman di Skills Sharing Exchange Workshop and Visit. Pada hari kedua lokakarya (9 Oktober 2013), saya berbagi tentang bagaimana media memberi power kepada masyarakat akar-rumput (grassroot) yang selama ini akrab disebut citizen journalist (CJ) atau jurnalisme warga. Pesertanya tidak banyak, terdiri dari sahabat-sahabat dari Thailand, Nepal,