2013

Jakarta, 6 November 2013 No. : 01/ISTIMEWA/SEKJEN/AMAN/XI/2013 Perihal : Posisi Pemerintah Indonesia dalam Draft Resolusi UNGA untuk WCIP 2014 Sifat : Mendesak Kepada Yth : Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia Di Jakarta Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Salam dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Izinkan kami menyampaikan kekhawatiran kami mengenai beberapa hal terkait masyarakat adat di Indonesia dan posisi Pemerintah Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum-forum internasional

Dari Seminar Identifikasi dan Kajian Konflik Pengelolaan SDA di  Maluku Utara oleh Unkhair dan Bappeda Malut Oleh: Munadi Kilkoda Ketua BPH AMAN Malut Catatan ini dibuat sebagai bahan refleksi terhadap konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku Utara yang diperoleh dari seminar sehari  Universitas Khairun  2 November 2013 di Hotel Surya Pagi Ternate. Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) berbunyi ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

Dodaga, 28 Oktober 2013 — Hutan bagi masyarakat adat adalah kehidupan itu sendiri, oleh karenanya sejak ratusan tahun lalu praktek pengelolaan hutan dengan tata cara kearifan lokal sudah dilakukan oleh leluhur masyarakat adat. Bagi mereka, hutan harus diwariskan demi keberlangsungan hidup anak-cucu. Sebab bumi tanpa hutan bisa mendatangkan masalah yang mengancam kehidupan manusia, seperti isu pemanasan global dan perubahan iklim yang hangat dibahas saat ini.  Tema inilah yang muncul saat

The Congress on Indonesian Cultural Strategy, held recently from Oct. 8 to 11 in Yogyakarta, though laudable in its effort to seek appropriate cultural strategies to counter a globalist discourse, missed a fundamental issue: the looming threat of Indonesia’s disappearing local languages. It has been estimated that some 700 local languages are in a moribund state, and that some 169 languages have less than 500 native speakers. This issue should