“We have been sick for so long yet the medical staffs do not care at all,” complained people of Kwoor district, Tambrauw regency to The Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) Chapter Sorong Raya. Since November 2012, indigenous peoples of Kwoor district have been getting stricken by disease causing mass deaths. The people mostly suffer from malnutrition and itching skin. These have been epidemic in several villages, including Jokjoker,
“Kami Sudah Sakit Lama Tapi Petugas Kesehatan Tidak Peduli”, keluhan warga di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw kepada AMAN Sorong Raya. Sejak bulan November 2012, masyarakat adat di District Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, terserang wabah penyakit yang menyebabkan kematian massal. Jenis penyakit yang diderita kebanyakan warga adalah busung lapar atau kekurangan gizi dan gatal-gatal. Wabah ini telah menyebar dibeberapa kampung yaitu; Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuweis dan Krisnos. Informasi yang
Pada 26 Maret 2013, digelar Pertemuan Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut diikuti para pemimpin dunia untuk membahas strategi Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Joan Carling mengusulkan tiga poin untuk Agenda Pembangunan dari Masyarakat Adat. Ketiga poin itu adalah kesetaraan, non diskrimininasi, dan inklusi; pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan; dan kemitraan. Untuk mencapai kesetaraan, non diskriminasi,
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 6 Maret 2013 memenuhi undangan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait RUU PPHMA
KONFERENSI PERS ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) Reformasi kehutanan merupakan desakan yang sejak lama disuarakan oleh Masyarakat Adat. Dalam setiap Kongres Masyarakat Adat Nusantara maupun Rapat Kerja Nasional AMAN maupun dalam pertemuan-pertemuan pengurus AMAN pada berbagai tingkatan, kritik terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) merupakan tema yang selalu ada. Kritik dan desakan untuk segera mereformasi peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang dimulai dari UUK didasarkan pada kenyataan
HALT THE DISCUSSION AND LEGALIZATION OF THE DRAFT ACT ON ERADICATION OF FOREST DESTRUCTION (RUU P2H) Indigenous Peoples have long been urging the forest reform. In each Congress of the Indigenous Peoples of the Archipelago (KMAN), National Working Meeting of AMAN (Rakernas AMAN) and meeting of AMAN’s various level organizers, criticism directed at the Act No. 41/1999 on Forestry (UUK) is always present. The criticisms and urges voiced to reform
Tak terasa sudah dua bulan lebih Gawai Gedang yang merupakan merupakan tonggak bersejarah bagi bangkitnya masyarakat adat Talang Mamak, terlewati waktu begitu cepat. Program kerja selama tiga tahun yang harus segera dikerjakan serta maklumat yang harus dipatuhi, membuat seluruh kepala batin dan masyarakat di Talang Mamak terus melakukan konsolidasi untuk segera mencapai jati diri masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Abu Sanar sebagai ketua BPH Pengurus Daerah AMAN Indragiri
