2013

Rilis Pers: AMAN Serahkan Dua Ranperda Malinau

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerahkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) kepada DPRD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Jumat (13/12). Kedua ranperda Kabupaten Malinau itu adalah tentang perlindungan lahan pertanian pangan masyarakat adat dan tentang kelembagaan adat. Penyerahan ranperda ini melanjutkan nota kesepahaman AMAN dan DPRD Kabupaten Malinau yang ditandatangani pada 8 Februari 2013. Pada 3 Oktober 2012, Malinau telah mengesahkan Peraturan Daeran No. 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan

Kerja sama AMAN Dengan DPRD  Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Kelembagaan Adat dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertaniaan Pangan Masyarakat Jakarta 14 Desember 2013 – Pada awalnya saya agak khawatir, walaupun thema pokok Perda ini sangat kita butuhkan, tetapi bagaimana menyusunnya menjadi dua produk hukum yang mengikat semua pihak, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan adat itu bukanlah persoalan yang mudah. Menyelesaikan persoalan masyarakat adat merupakan tantangan baru, sehingga referensi kawan-kawan

Masyarakat Adat Menentang WTO

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bersama dengan Cordillera Peoples Alliance (CPA), International Organisation for Self-Determination and Equality (IOSDE), dan Asia-Pacific Indigenous Youth Network (APIYN) menggelar aksi protes untuk menentang perdagangan yang lebih bebas di bawah kesepakatan-kesepatan baru World Trade Organization (WTO). Protes ini menutup lokakarya dan diskusi pleno empat hari yang dihadiri oleh kelompok-kelompok gerakan sosial dan masyarakat sipil. Lokakarya dan diskusi pleno ini berlangsung di saat para menteri dan

Wakil Bupati Musi Banyuasin Berkomitmen Untuk Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Adat

Muswil II AMAN Sumatera Selatan Musi Banyuasin 11 Desember 2013. Tabuhan rebana dan lantunan  nyanyian penyambutan berkumandang ketika Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan dan Wakil Bupati Musi Banyuasin,  Beni Hernedi turun dari mobil memasuki lokasi Muswil II AMAN Sumsel yang dilaksanakan  tanggal 11 Desember 2013 di Marga Tunggal Ulu, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Para tetua adat yang juga adalah pendiri AMAN meyambut rombongan dan mempersilahkan

NHM Dapat Konsesi, Masyarakat Adat Kehilangan Mata Pencaharian.

Malifut 10 Des 2013- Sejak PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) beroperasi, masyarakat mulai kehilangan sumber ekonomi mereka. Perusahan yang berada di wilayah tanah adat Hoana Pagu, Malifut, Halmahera Utara ini terus menebarkan dampak buruk kepada masyarakat adat setempat. Ikan teri yang menjadi primadona, hilang serentak di laut. Hewan buruan mulai jarang didapat, krisis air bersih karena pencemaran pada air sungai yang biasa digunakan warga, hutan adat pun dikuasai perusahaan. PT

Pertemuan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara

Diharapakan PPMAN ikut ambil bagian dalam perubahan paradigma Jakarta, 25 November 2013. Setelah Konferensi Nasional Advokat Masyarakat Adat Se-Nusantara (KNAMAN) ke-I berlangsung di Tanah Luwu Sulawesi Selatan 26 September 2013 lalu, untuk pertama kalinya anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mengadakan pertemuan penting di Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat. Pertemuan pengurus Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang diketuai oleh Mualimin Pardi, SH dalam rangka membahas berbagai keputusan yang

Konferensi Regional “The World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) Asia-Pasific ke-III”

Seoul 5 Desember 2013. Konferensi Regional The World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) ke-III yang dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2013 lalu di Seoul-Korea Selatan, diikuti peserta sebanyak 103 pegiat radio komunitas dari berbagai negara,  Australia, Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Butan, Kamboja, Canada, Philipina, Chili, China, Fiji, Perancis, India, Indonesia, Jepang, Myanmar, Nepal, Solomon Island, Afrika Selatan, Korea Selatan, Swedia, Switzerland, Thailand dan Timor Leste. Tema yang diambil pada konfrensi