2013

Surat AMAN Kepada Dewan Pers: Laporan keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo yang dimuat oleh Kompas.com

Jakarta, 7 Mei 2013 Nomor: 412/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal: Laporan keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo yang dimuat oleh Kompas.com Kepada Yth. Bpk. Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Cq. Bpk. Yosef Adi Prasetyo, Ketua Divisi Pengaduan Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No 32-34 Jakarta, 10110 Telp. 62-21 3521488; 3504877; 3504874-75 Fax. 62-21 3452030 Email : sekretariat@dewanpers.or.id Dengan hormat, Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melalui

Training Fasilitator Pemetaan, AMAN-Kalbar

PONTIANAK. Sebagai upaya untuk mempertegas identitas komunitas Masyarakat Adat (MA) yakni menunjukkan identitas serta menumbuhkan kesadaran tentang wilayah dan potensi di dalamnya. Untuk itu harus ada upaya nyata, salah satunya melalui pembuatan peta kawasan adat. Lebih jauh lagi untuk mengetahui tujuan dan fungsi adanya peta tersebut, Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN-Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan Training of Trainer (TOT) pemetaan. Kegiatan training yang bertemakan, “Training Fasilitator Pemetaan dan Perencanaan

Siaran Pers: Pemberhentian Kepala Kampung Muara Tae Sarat Muatan Politis

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 2 Mei 2013 –Masrani menerima Surat Keputusan Bupati Kutai Barat mengenai pemberhentian dirinya sebagai Kepala Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kamis (2/5/2013). SK bertanggal 10 April 2013 tersebut memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemberhentian Masranui, diantaranya terkait Alokasi Dana Kampung (ADK), gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Barat pada 2012 tentang Tapal Batas, danpermintaan masyarakat Kampung Muara Tae. “Kami mengajukan gugatan

PTPN XIV Agrees to Return Wajo Ancestral Domain

Wajo, 30 April 2013 – PTPN XIV, state-owned plantation enterprise in Wajo regency, Sulawesi Selatan province, has agreed to return 1,934 hectares land to the regency to be managed by indigenous peoples entitled to the land, Tuesday (30/4/2013). The state-owned enterprise agreed to return the ancestral domain after peoples of Wajo occupied its office and chased away all of the employees since 20 April 2013, halting the plantation’s activities.  Due

PTPN XIV Setuju Kembalikan Wilayah Adat Wajo

Wajo, 30 April 2013 – Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya bersedia mengembalikan lahan 1.934 hektar kepada pemerintah kabupaten untuk diolah oleh masyarakat adat yang berhak atas lahan tersebut. PTPN XIV bersedia mengembalikan wilayah adat tersebut setelah masyarakat menduduki kantor dan mengusir seluruh karyawannya tanggal 20 April 2013, aktivitas perkebunan pun berhenti. Akibat pendudukan itu, Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan memanggil semua pihak terkait,

 Pertemuan Persiapan Pemuda Adat Asia-Pasifik menuju  WCIP

Membentuk Perspektif: Menyatukan Inisiatif dan Kapasitas Pemuda Adat dalam Memajukan Hak-hak Masyarakat Adat Pada 18-25 April 2013 lalu, Masyarakat Adat dari “akar rumput” antusias berkumpul di Baguio City, Filipinauntuk Pertemuan Persiapan Pemuda Adat menuju Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat (World Conference on Indigenous Peoples/WCIP), yang dijadwalkan pada September 2014. Dalam semangat solidaritas, para saudara dari Amerika Latin dan Afrika bergabung dalam acara penting ini untuk membangun aksi dan posisi demi

Sekjen AMAN: Merebut Kembali Tanah-Air Masyarakat Adat dengan Pengelolaan GIS dan Database

Bogor 27 April 2013. “Gerakan AMAN sebenarnya masih muda, baru sekitar 14 tahun. Namun di beberapa tempat gerakan masyarakat adat sudah puluhan tahun berjuang, contohnya di BPRPI yang usianya sudah 60 tahun ”. Secara umum gerakan yang sudah lama itu masih bersifat perjuangan dengan kekuatan fisik. Pengakuan keberadaan wilayah adat oleh pemerintah sebenarnya antara ada dan tiada. Pemerintah tahu wilayah adat itu ada,  namun tak mau untuk mengakuinya. Pengakuan terhadap