2013

Petani Gugat Janji Presiden SBY, Reforma Agraria

Aksi Hari Tani 2013 Jakarta 24-9-2013. Pada hari Tani Nasional para petani, buruh, nelayan menggugat janji  Presiden SBY. Selama dua periode menjabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  sudah  4 kali dalam pidato resminya menyampaikan janji pelaksanaan pembaruan agraria dalam bentuk redistribusi lahan, yakni pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2010. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5/ 1960 telah berumur 53 tahun, bahkan pada tahun 1963 saat lahirnya UUPA yang kemudian ditetapkan menjadi

Melanggar hak adat, Masyarakat Negeri Paperu Adukan PT. Maluku Diving and Tourism ke Kedutaan Swiss

Jakarta, 24 September 2013. Sengketa masyarakat adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving and Tourism masih berlanjut. Perwakilan masyarakat yang terdiri dari Raja Negeri Paperu, tokoh-tokoh adat, serta perwakilan perempuan adat Paperu menyampaikan keresahan mereka terkait perampasan wilayah adat Paperu oleh PT. Maluku Diving and Tourism, sebuah perusahaan swasta milik Kurt Walter Gross, investor Swiss yang membangun Cape Paperu Resort and Spa,  beroperasi di Negeri Paperu sejak tahun 2007 lalu.

Konsolidasi Pemetaan Wilayah Adat Tumbang Marikoi

Tumbang Marikoi – 18/9/2013. Masyarakat adat Komunitas Tumbang Marikoi, berkumpul di rumah mantir adat. Mereka berkonsolidasi untuk membuat perencanaan pemetaan partisipatif wilayah adat. Konsolidasi ini adalah rangkaian kegiatan tahap awal persiapan pelatihan pemetaan partisipatif. “Sampai kapanpun kita masyarakat adat tidak akan menyerah kalah, karena kita yang punya kampung ini. Tinggal bagaimana kita bisa mandiri agar tidak bisa diintervensi orang lain” ucap Bador warga komunitas, ketika membuka acara. Membangun kesiapan komunitas

One Word May Save Indonesia’s Forests

Indonesia’s forest and peatland fires have flared up again this season, sending smoke and haze from the island of Sumatra north across the Malacca Strait to Malaysia. The fires are now an annual consequence of the mismanagement of Indonesia’s forests. With the removal of a single word from the country’s constitution, however, that may change for the better. On May 16, Indonesia’s Constitutional Court deleted the word “state” from this

Hutan Adat Muara Tae Mulai Direhabilitasi

Jakarta, 18 September 2013 – Masyarakat adat Muara Tae dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mulai melaksanakan Rehabilitasi Hutan Adat Muara Tae. Selain untuk mengembalikan kelestarian hutan, rehabilitasi wilayah adat tersebut juga untuk menyemangati seluruh Masyarakat Adat di Nusantara agar merehabilitasi wilayah adat masing-masing. Pencanangan Rehabiliasi Hutan Adat Muara Tae akan dilakukan di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Kamis (19/9). Pencanangan ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35-PUU-X/2012 atas

Hutan Masyarakat Adat

Palangka Raya – 10/9/ 2013. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD), “Hutan Masyarakat Adat,” di aula BAPELKES Palangka Raya. FGD ini bertujuan untuk menggali  rekomendasi untuk mengisi kekosongan hukum pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang disahkan pada 16 Mei 2013 lalu. Hadir beberapa pengurus daerah AMAN Kalteng, akademisi dari Universitas Palangka Raya, Instansi Pemerintah Provinsi, dan media lokal. Narasumber dalam FGD ini dari

Kepolisian Humbang-Hasundutan Saksikan Penebangan Masih Terjadi di Area Hutan Kemenyan

Sipituhuta, 13 September 2013. Komunitas masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta melaporkan pada POLRES Humbang Hasundutan bahwa masih terjadi aktivitas di lahan sengketa yang terletak di tombak aek sulpi dan juga Tombak Simonggo untuk menyikapi laporan warga tersebut pihak keamanan bersedia mendampingi masyarakat adat kelokasi tombak haminjon yang sekarang lagi di kerjakan oleh pihak perusahaan PT.Toba Pulp Lestari. Utusan masyarakat adat ada enam orang yaitu Ama Liston Lumban batu, Ama Kembar Nainggolan ,