Juni 2013

Kekerasan yang dilakukan Oknum PTPN II terhadap Masyarakat Adat Rakyat Penunggu

Deli Serdang 23 Mei 2013.  Pada tanggal 22 Mei 2013, Masyarakat adat rakyat penunggu digusur di lahan adatnya sendiri, dengan cara paksa dan tidak ada surat pemberitahuan kepada masyarakat adat rakyat penungu. Oknum PTPN II Klambir Lima + 500 orang yang  membawa senjata tajam (klewang), kayu” keras, batu, aret/babat, dan bensin. Masyarakat adat diusir degan paksa, tanaman-tanaman seperti jagung, pepaya, serai, ubi dan tanaman” palawija lainnya. Bahkan gubuk, tempat tinggal

Segera Tinjau Kembali Izin PT. Weda Bay Nikel

Siaran Pers Bersama PW AMAN Maluku Utara, WALHI Maluku Utara, Eksekutif Nasional WALHI SEGERA TINJAU KEMBALI IZIN PT. WEDA BAY NIKEL Jakarta (3 Juni 2013) PT Weda Bay Nikel (Eramet/Perancis) adalah satu satu perusahan tambang Nikel tersebar di Indonesia yang berada diatas tanah adat suku Sawai dengan Suku Tobelo Dalam. Luasan konsesi perusahan ini 54.874 hektar dan berdasarkan Kepres 41 Tahun 2004 perusahan ini berhak mengelola hutan lingdung sekitar 35.155.

Masyarakat Adat Perlu Mendapat Perlakuan Khusus Dari Negara

Achmad Sodiki: SIARAN PERS ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 30 Mei 2013,- Di hadiri oleh perwakilan masyarakat adat anggota AMAN, Badan Lingkungan Hidup, serta perwakilan-perwakilan LSM, Kementrian Lingkungan Hidup hari ini (30/5) bertempat di Jakarta Convention Center menyelenggarakan dialog interaktif yang mendiskusikan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak-Hak yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dialog dibuka dengan pemaparan terkait posisi Kementrian Lingkungan Hidup dalam proses

Pelatihan Komunikasi “ Mengenal dan Memahami Media”

Seluruh pimpinan AMAN dari masing-masing wilayah, yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan ujung tombak dalam berbagai isu terkait Masyarakat Adat. Serta memiliki fungsi komunikasi organisasi di berbagai konteks. Pers atau media baik lokal, nasional, maupun internasional menunjukkan kebutuhan yang tinggi atas informasi yang komunikatif (5W 1H) terkait dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Selain sekretaris jendral AMAN , Ketua Badan Pelaksana Harian  AMAN di tingkat wilayah seringkali menjadi target narasumber