Kesepahaman Bersama AMAN dan Sinar Harapan
[dm]54[/dm]
Mei 2013
Workshop Konsolidasi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi no 35 tahun 2012
Jakarta 30 Mei 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan workshop konsolidasi sebagai tindak lanjut atas putusan MK no 35 tahun 2012 dengan masyarakat adat di Jakarta Convention Centre. Tampil sebagai pembicara Ir. Abdon Nababan, Sekjen AMAN, Maria Sumardjono, guru besar Fak Hukum UGM, Prof DR Ahmad Sodiki (MK), Chairuddin Hasyim Asisten Deputi Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH dengan moderator Myrna Safitri (Executive Director of the Epistema Institute) . Dalam sambutannya Jonny
Kesepahaman Bersama AMAN Dengan Sinar Harapan Persada
Jakarta, 31 Mei, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Selatan. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh bapak Abdon Nababan beserta staf Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan bersama Ketua, BPH Wilayah AMAN. Sementara mewakili Sinar Harapan hadir bapak Adi Seno, Ibu Mei dan Pak Victor. Sebelum menandatangani MoU dengan pihak Sinar Harapan, Bapak Abdon Nababan mengucapkan selamat datang
Deklarasi Masyarakat Sipil: Pemerintah Diminta Segera Tindak Lanjuti Keputusan MK Tentang Hutan Adat
Keputusan MK terhadap uji materi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara Jakarta, 27 Mei 2013 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta masyarakat sipil mengeluarkan deklarasi meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat. Deklarasi tersebut dikeluarkan di Jakarta, Senin (27/5). Dukungan awal
Declaration of Civil Societies: The Government Urged to Immediately Implement Constitutional Court Decision on Customary Forests
The Constitutional Court on the judicial review of Law No.41 of 1999 on Forestry has decided that Customary Forests are no longer State Forests. Jakarta, 27 May 2013 – The Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) and various civil societies issued a declaration urging Indonesian government to implement the Constitutional Court decision, including to settle conflicts related to customary forests and natural resources in the territories of indigenous peoples